Pemerintah Turki menerapkan langkah-langkah pengamanan ketat di Istanbul menjelang peringatan Hari Buruh. Pembatasan akses transportasi publik dan penangkapan sejumlah aktivis mewarnai suasana kota terbesar di negara tersebut. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan politik.

Sejak Rabu malam, layanan metro, bus, dan feri yang melintasi Selat Bosphorus dihentikan sementara. Keputusan ini secara signifikan mempengaruhi mobilitas warga Istanbul, terutama mereka yang berencana merayakan Hari Buruh. Pemerintah beralasan, pembatasan ini diperlukan untuk mencegah potensi demonstrasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Penangkapan dan Pembatasan Wilayah

Laporan menyebutkan, aparat kepolisian telah menangkap lebih dari seratus orang yang diduga akan menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Taksim. Area tersebut telah lama menjadi simbol perlawanan dan dilarang untuk demonstrasi sejak tahun 2013, menyusul bentrokan berdarah yang menewaskan delapan orang. Larangan demonstrasi di Lapangan Taksim selalu diberlakukan setiap tahun termasuk perayaan Hari Perempuan Internasional dan Pawai Pride.

Pembatasan kali ini diperketat seiring dengan meningkatnya tensi politik antara pemerintah dan kelompok oposisi. Penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, menambah panas situasi politik di Turki.

Penutupan Fasilitas Publik dan Penggerebekan

Pihak berwenang menutup sejumlah stasiun metro dan halte bus yang vital. Wilayah Kadikoy, yang menjadi lokasi rencana unjuk rasa serikat pekerja, juga terkena dampak pembatasan ini. Selain itu, bangunan-bangunan penting seperti Istana Keadilan dan kantor pusat pemerintahan kota ditutup untuk umum.

Operasi penangkapan telah dilakukan sejak awal pekan. Jaksa penuntut umum Istanbul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap lebih dari seratus orang yang diduga terlibat dalam rencana demonstrasi. Meskipun demikian, serikat pekerja tetap berencana untuk menggelar aksi di Kadikoy.

Reaksi Organisasi HAM

Amnesty International mengecam larangan demonstrasi di Lapangan Taksim dan mendesak Pemerintah Turki untuk segera mencabutnya. Menurut Amnesty International alasan keamanan tidak dapat dibenarkan karena melarang hak kebebasan berkumpul bagi pekerja.

Kantor berita AFP mengutip pernyataan Dinushika Dissanayake, Direktur Regional Amnesty untuk Eropa, yang menyatakan bahwa pelarangan didasarkan pada alasan keamanan dan ketertiban umum yang palsu dan harus segera dicabut.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi Turkiye memutuskan bahwa pelarangan aksi unjuk rasa Hari Buruh di Lapangan Taksim melanggar hak kebebasan berkumpul serikat pekerja.

Meski demikian, aparat keamanan terus bersiaga di kawasan Taksim, dengan memasang barikade logam dan mengerahkan ribuan personel untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran.