markdown Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, ribuan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025). Aksi ini menjadi wadah bagi para buruh untuk menyuarakan tuntutan utama mereka, yakni pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law.

Koordinator aksi, Sunarno, dalam orasinya menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh dan tidak memberikan perlindungan yang memadai. "Kami menuntut pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja," tegasnya di hadapan para demonstran dan perwakilan media.

Selain menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, massa buruh juga mendesak pemerintah untuk segera merancang dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Buruh yang lebih komprehensif. UU ini diharapkan dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia, tidak terbatas pada sektor manufaktur saja. Sunarno menekankan pentingnya perlindungan bagi seluruh lapisan pekerja.

Isu lain yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Gebrak menilai bahwa pemerintah belum mampu menunjukkan respons yang efektif dalam menghadapi krisis ekonomi global, yang berimplikasi pada hilangnya pekerjaan bagi banyak buruh. Sunarno secara tegas menyatakan bahwa pemerintah terkesan gagap dalam menghadapi situasi krisis global.

Adapun tuntutan lengkap dari aksi May Day 2025 ini adalah:

• Cabut UU Cipta Kerja.
• Sahkan UU Perlindungan Buruh.
• Hentikan PHK sepihak dan berikan jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak.
• Naikkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
• Berikan kebebasan berserikat dan berekspresi bagi buruh.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib dan damai, meskipun sempat terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Perwakilan dari Gebrak berharap agar aspirasi mereka dapat didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah dan para wakil rakyat.