Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan penting yang mempertemukan 150 pemimpin perusahaan terkemuka dengan 150 perwakilan serikat buruh dari seluruh penjuru Indonesia. Inisiatif ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Istana Bogor, Jawa Barat, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Langkah ini merupakan upaya proaktif untuk menjembatani aspirasi pekerja dan kepentingan pengusaha, sekaligus menegaskan visi keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Dalam forum dialog tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan pesan kunci kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya berbagi kemakmuran dan memastikan kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral dari kesuksesan perusahaan.

"Dalam waktu dekat, saya akan menyelenggarakan pertemuan di Istana Bogor yang akan mempertemukan 150 pemimpin buruh dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, dan saya akan menyampaikan kepada pengusaha bahwa kemakmuran perusahaan harus dinikmati bersama dengan para pekerja," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung rencana penghapusan sistem kerja outsourcing. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan bertugas mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan perburuhan.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan beranggotakan pimpinan serikat buruh dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Kehadiran dewan ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan realistis dalam mereformasi regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan yang ada harus mempertimbangkan kepentingan investor dan pengusaha agar investasi tetap menarik dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Regulasi yang memberatkan investor dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan pekerja.

"Kita harus realistis dan menjaga kepentingan investor. Tanpa investasi, tidak ada pabrik, dan tanpa pabrik, tidak ada pekerjaan," tegas Presiden Prabowo.

Berikut adalah poin-poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan:

• Peningkatan kesejahteraan pekerja
• Penghapusan sistem kerja outsourcing
• Reformasi regulasi ketenagakerjaan
• Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja
• Harmonisasi hubungan industrial

Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.