Kabar mengkhawatirkan datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang menyatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual. Pernyataan ini mencerminkan realita pahit terkait tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, dalam kunjungannya ke Buleleng, Bali, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena ini. Beliau menekankan bahwa kasus kekerasan seksual bukan lagi isu lokal, melainkan telah menjadi masalah nasional yang mendesak untuk ditangani secara serius. Situasi ini diibaratkan seperti gunung es, di mana kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang sebenarnya.

Kementerian PPPA menekankan dampak jangka panjang yang dialami korban kekerasan seksual, termasuk trauma psikologis mendalam dan risiko penyakit menular. Oleh karena itu, Kementerian PPPA mendorong agar pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman yang setimpal diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah impunitas bagi pelaku.

Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga menjadi fokus utama. Veronica Tan menekankan pentingnya memberikan pemahaman hukum kepada anak-anak sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum, anak-anak diharapkan mampu mengenali dan menghindari potensi tindak kekerasan seksual, serta berani melaporkan jika menjadi korban.

Peran keluarga juga dianggap krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, melalui Kementerian PPPA, akan terus berupaya memfasilitasi berbagai program dan layanan untuk mendukung keluarga dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun, tanggung jawab utama tetap berada di tangan orang tua untuk memberikan pendidikan karakter yang baik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan suportif.

Wamen PPPA juga mengapresiasi keberanian perempuan untuk menyuarakan pengalaman mereka sebagai korban kekerasan seksual. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya advokasi dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual agar mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan yang optimal.

Beberapa langkah yang akan terus dioptimalkan pemerintah:

• Memastikan implementasi UU TPKS dan UU Perlindungan Anak secara efektif.
• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga.
• Memperkuat layanan pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
• Mendorong peran aktif keluarga dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.
• Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Diharapkan dengan upaya bersama dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat keluar dari kondisi darurat kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dan perlindungan perempuan.