Eksistensi Alumni PMII di PBNU dan PKB Jadi Sorotan: IKA PMII Mengakui Tantangan
Perbincangan mengenai representasi alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam struktur Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi topik hangat. Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII, Fathan Subchi, menanggapi isu ini sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi organisasi. Menurutnya, PMII memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mengisi posisi-posisi strategis, baik di ranah politik maupun pemerintahan.
Pernyataan ini muncul setelah Ketua Majelis Pembina Operasi IKA PMII, Andi Jamro Dulung, menyampaikan keprihatinannya terkait minimnya keterwakilan alumni PMII dalam jajaran kepengurusan inti PBNU. Andi menyoroti fakta bahwa dari empat penandatangan dokumen resmi NU, yaitu Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal, tidak ada satupun yang berasal dari PMII. Hal ini diungkapkan dalam acara tasyakuran Harlah PMII ke-65 dan halalbihalal yang diselenggarakan di Jakarta.
Andi juga menyoroti situasi serupa di PKB. Dari 68 anggota DPR RI dari PKB, hanya 28 orang yang merupakan alumni PMII. Kondisi ini, menurut Andi, menjadi pekerjaan rumah bagi PMII untuk mewujudkan konsep yang pernah digagas oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu menguasai parlemen. Andi secara khusus menyebut nama-nama seperti Jazilul Fawaid dan Nusron Wahid untuk turut serta dalam upaya meningkatkan representasi PMII di PKB dan PBNU.
Menanggapi hal ini, Fathan Subchi mengakui bahwa kurangnya dominasi alumni PMII di PBNU dan PKB merupakan sebuah tantangan. Ia menekankan pentingnya bagi para alumni PMII untuk tidak tertinggal dalam menduduki posisi-posisi strategis di bidang politik dan pemerintahan. Fathan menegaskan bahwa PMII memiliki tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak dalam upaya mencapai kemaslahatan umat. Ia juga mengatakan bahwa kader PMII dididik untuk menjadi pemimpin.
Acara tasyakuran Harlah PMII ke-65 dan halalbihalal ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.