Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai program pendidikan karakter melalui barak militer bagi siswa bermasalah. Ahmad Luthfi secara implisit mempertanyakan urgensi program tersebut, menegaskan bahwa Jawa Tengah lebih memilih pendekatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah berfokus pada penegakan hukum yang berlaku bagi siswa yang melakukan pelanggaran pidana. Ia berpendapat bahwa bagi siswa yang telah mencapai usia tertentu, penindakan pidana dapat memberikan efek jera yang efektif. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu mengatasi kenakalan remaja dengan cara ini. Sementara itu, bagi siswa yang masih di bawah umur, pendekatan yang lebih mengedepankan pembinaan oleh guru dan orang tua dianggap lebih tepat.

"Jika anak-anak sudah di atas umur dan melakukan tindak pidana, proses hukum harus ditegakkan sepenuhnya," ujar Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya efek jera melalui jalur hukum. Ia menambahkan, "Bagi mereka yang masih di bawah umur, peran guru dan orang tua sangat krusial dalam membimbing dan mengarahkan mereka."

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana untuk memasukkan siswa bermasalah ke dalam program pendidikan karakter di barak militer yang akan dimulai pada 2 Mei 2025. Program ini ditujukan bagi siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Siswa yang terpilih akan dibina selama enam bulan di barak militer, dengan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab.

Dedi Mulyadi juga mengumumkan rencana penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK. Kurikulum ini akan melibatkan pembina dari TNI dan Polri, dengan tujuan membentuk karakter bela negara dan mencegah siswa terlibat dalam aktivitas negatif seperti tawuran dan perkelahian antar pelajar. Ia menambahkan bahwa kurikulum ini juga bertujuan untuk menggali potensi siswa di berbagai bidang, termasuk sektor pertanian dan peternakan.

Program Dedi Mulyadi ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembiayaan. Ia berharap program ini dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Pernyataan Ahmad Luthfi mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antara kedua gubernur mengenai pendekatan yang paling efektif dalam menangani masalah kenakalan remaja dan pembentukan karakter siswa. Sementara Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui disiplin militer, Ahmad Luthfi lebih mengutamakan penegakan hukum dan peran keluarga serta sekolah dalam membimbing siswa.