Gubernur Jawa Barat sebelumnya melontarkan gagasan kontroversial mengenai menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Usulan ini langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari kalangan tokoh agama dan masyarakat yang concern terhadap isu etika dan moralitas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait masalah keagamaan di Indonesia, turut angkat bicara.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, dengan tegas menyatakan bahwa vasektomi hukumnya haram dalam Islam, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Pandangan ini didasarkan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV pada tahun 2012 di Tasikmalaya. Fatwa tersebut mempertimbangkan aspek syariat Islam, perkembangan ilmu kedokteran, serta kaidah ushul fikih terkait metode kontrasepsi medis operasi pria (MOP).

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menjelaskan bahwa pengharaman vasektomi didasarkan pada prinsip bahwa tindakan tersebut mengarah pada pemandulan, yang dilarang dalam syariat Islam. Namun, MUI juga memberikan pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu, di mana vasektomi diperbolehkan. Kondisi-kondisi tersebut meliputi:

• Vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
• Vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.
• Ada jaminan medis bahwa rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) dapat dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula.
• Tidak menimbulkan mudharat (bahaya) bagi pelakunya.
• Vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap (metode pencegah kehamilan yang bersifat permanen).

Kiai AMA menegaskan bahwa hingga saat ini, hukum keharaman vasektomi masih berlaku karena keberhasilan rekanalisasi belum dapat dijamin 100 persen dalam mengembalikan fungsi saluran sperma seperti semula. Selain itu, biaya rekanalisasi juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya vasektomi.

MUI mengimbau kepada pemerintah untuk tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal tanpa memberikan informasi yang transparan dan objektif mengenai biaya dan potensi kegagalan rekanalisasi. MUI juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pembentukan keluarga yang bertanggung jawab, sehat, dan unggul, serta pentingnya mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Lebih lanjut, MUI mengingatkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam harus bertujuan untuk mengatur keturunan (tanzhim al-nasl), bukan untuk membatasi secara permanen (qath' al-nasl), apalagi sebagai alasan untuk gaya hidup bebas yang bertentangan dengan ajaran agama.