Yenny Wahid Bicara Soal Desakan Pencopotan Gibran dan Polemik Ijazah Jokowi

Yenny Wahid memberikan tanggapannya terkait desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan isu dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kunjungannya di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (1/5/2025).

Kritik terhadap Pemerintah adalah Hal Wajar

Menanggapi desakan pencopotan Gibran yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Yenny Wahid menilai bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar. Ia menekankan bahwa pemerintah di seluruh dunia seharusnya terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.

"Saya rasa pemerintah di manapun seluruh dunia, wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Itu bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik," ujar Yenny.

Menurut Yenny, seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu menerima kritik dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Ia menyarankan agar Gibran menerima kritik tersebut sebagai cambuk untuk memperbaiki diri.

"Saya boleh berikan saran untuk Mas Gibran terima saja dengan lapang dada. Jadikan cambuk perbaiki diri," imbuhnya.

Yenny Wahid juga mendorong pemerintah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pencopotan seorang pejabat harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, proses politik harus tetap berjalan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat.

"Tetapi ini dilihat ada masalah, ada hal-hal yang harus disikapi secara politik, semua harus dikembalikan mekanisme demokrasi itu juga," pungkasnya.

Enggan Komentari Isu Ijazah Jokowi, Ungkit Pengalaman Gus Dur

Ketika ditanya mengenai isu dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Jokowi, Yenny Wahid enggan memberikan komentar secara langsung. Ia justru menceritakan pengalaman saat Gus Dur, ayahnya, pernah didatangi oleh seorang pejabat yang mengeluhkan masalah ijazahnya.

"Gus Dur dulu pernah kedatangan seorang pejabat, dia mengeluhkan soal ijazahnya yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati," kata Yenny.

Menurut Yenny, pejabat tersebut merasa tidak terima ketika ijazahnya dianggap palsu. Sambil tertawa, Yenny menirukan ucapan pejabat tersebut yang membela diri dengan mengatakan bahwa ijazahnya asli karena dibeli dari penjual yang mengatakan demikian.

"Dia (pejabat) marah karena dia membela diri 'ini tidak palsu, kata yang jual ini asli kok' gitu," ujarnya sambil berlalu meninggalkan wartawan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari cerita tersebut.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Jokowi saat ini sedang menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Solo terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt diajukan oleh seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq menggugat Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4. Sidang mediasi pertama telah dilakukan pada Rabu (30/4/2025), namun Jokowi tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 Mei 2025.