ICW Mendesak Implementasi Nyata RUU Perampasan Aset, Bukan Sekadar Dukungan Verbal

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan menekankan perlunya tindakan nyata, bukan hanya pernyataan dukungan. Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menyatakan bahwa pernyataan dukungan terhadap RUU tersebut telah ada sejak era pemerintahan sebelumnya, namun implementasi yang konkret masih jauh dari harapan.

"Bagi kami, yang terpenting saat ini adalah aksi nyata dari presiden, bukan sekadar janji," tegas Almas. Menurutnya, keseriusan Prabowo dalam hal ini akan tercermin dari kemampuannya untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

ICW menilai bahwa Prabowo memiliki kekuatan untuk mendorong partai-partai koalisinya di DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Almas menambahkan, jika Prabowo benar-benar berkomitmen, seharusnya ia menyampaikan keseriusannya mengenai RUU ini kepada partai koalisi dan mendesak DPR untuk segera mengambil tindakan. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset akan menjadi agenda utama bagi partai-partai pendukung Prabowo di parlemen, khususnya partai yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset dalam acara peringatan Hari Buruh (May Day) di Monas. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga tuntas dan menyatakan keheranannya terhadap adanya demonstrasi yang justru mendukung koruptor. Prabowo juga menyatakan akan menarik aset-aset hasil korupsi.

Dukungan Prabowo dan Harapan ICW

Pernyataan Prabowo tentang dukungan terhadap RUU Perampasan Aset disambut baik oleh berbagai pihak. Namun, ICW menekankan bahwa pernyataan tersebut harus diiringi dengan tindakan nyata untuk memastikan RUU tersebut segera disahkan dan diimplementasikan. Kehadiran RUU Perampasan Aset dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah untuk merampas aset-aset yang diperoleh secara ilegal.

ICW berharap Prabowo dapat menggunakan pengaruhnya untuk mempercepat proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Dengan adanya dukungan politik yang kuat dari presiden, diharapkan RUU ini dapat segera disahkan dan menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Urgensi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi, narkoba, dan kejahatan lainnya. Selama ini, proses perampasan aset seringkali terkendala oleh berbagai aturan hukum yang rumit dan membutuhkan pembuktian yang kuat. Dengan adanya RUU ini, diharapkan proses perampasan aset dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, karena mereka akan kehilangan aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Hal ini akan mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dan menghindari praktik-praktik korupsi.

Tantangan Implementasi

Meski RUU Perampasan Aset sangat penting, implementasinya tidak akan mudah. Ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, antara lain resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses perampasan aset, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang RUU Perampasan Aset, agar mereka memahami manfaat dan tujuan dari RUU ini. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, implementasi RUU Perampasan Aset akan berjalan lebih efektif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

List hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Perampasan Aset

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Perampasan Aset:

• Definisi aset yang jelas dan komprehensif.
• Prosedur perampasan aset yang transparan dan akuntabel.
• Perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.
• Mekanisme pengawasan yang efektif.
• Kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.