Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) untuk menyerahkan secara simbolis ijazah kepada 371 siswa yang sebelumnya tertahan. Penyerahan ini merupakan bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua yang dicanangkan pemerintah provinsi untuk tahun 2025. Program ini menargetkan penyelesaian tunggakan ijazah bagi siswa yang terkendala masalah finansial.

Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program ini hingga seluruh 6.652 ijazah yang masih tertahan dapat ditebus. Pada tahap pertama program ini, bantuan serupa telah diberikan kepada 117 siswa. Dengan penambahan 371 siswa pada tahap kedua, total 488 siswa telah menerima manfaat dari program pemutihan ijazah dengan total nilai mencapai Rp1,69 miliar.

"Hari ini, 371 siswa menerima bantuan pada tahap kedua. Sehingga total, 488 siswa telah terbantu melalui program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap program ini dapat menghilangkan hambatan bagi warga Jakarta untuk mengakses ijazah mereka karena alasan ekonomi. Diharapkan dengan ijazah yang mereka miliki, para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang lebih baik.

"Program ini krusial agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazah untuk mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak Jakarta yang terhambat masa depannya hanya karena tidak mampu menebus ijazah," tegasnya.

Pramono juga memberikan apresiasi kepada Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bazis DKI Jakarta atas sinergi mereka dengan Pemprov DKI dalam membiayai program ini. Kolaborasi ini dianggap sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga membacakan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, yang menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mempertegas komitmen bangsa dalam mencerdaskan kehidupan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

"Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada setiap individu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, agama, fisik, suku, bahasa, domisili, atau alasan lainnya," ungkapnya.

Menteri juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembangunan kepribadian, akhlak, dan peradaban bangsa. Pendidikan memainkan peran penting dalam mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara materi maupun spiritual.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo, pemerintah pusat berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat. Presiden bertekad untuk memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia yang kuat dan unggul.

Untuk mendukung agenda ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengambil sejumlah langkah strategis sejak Oktober 2024, antara lain:

• Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan
• Digitalisasi pembelajaran
• Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, kualifikasi, dan kesejahteraan
• Perbaikan tata kelola dan manajemen pendidikan

"Selain itu, ada penguatan kurikulum melalui penerapan Pembelajaran Mendalam (deep learning), Test Kemampuan Akademik (TKA), pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI)," pungkasnya.