Komisi IX DPR RI memberikan respons positif terhadap komitmen Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk meninjau kembali sistem outsourcing di Indonesia. Namun, dewan perwakilan rakyat tersebut menyarankan agar fokus penghapusan sistem alih daya ini diprioritaskan pada sektor-sektor yang selama ini terindikasi merugikan pekerja dan rentan terhadap praktik eksploitasi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kepastian kerja. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan aspirasi yang selama ini disuarakan oleh berbagai elemen buruh di tanah air.

"Kami menyambut baik komitmen presiden untuk menghapus sistem outsourcing, dengan catatan hal ini bertujuan untuk melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan para pekerja," ujar Charles.

Kendati demikian, Charles juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Ia memahami bahwa keberlangsungan investasi sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan investor. Ini adalah hal yang sangat penting," imbuhnya.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar penghapusan outsourcing dilakukan secara bertahap dan terfokus pada sektor-sektor yang bermasalah. Charles menjelaskan bahwa tidak semua praktik outsourcing merugikan pekerja, namun pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

"Penghapusan praktik outsourcing harus difokuskan pada sektor-sektor yang selama ini rawan penyalahgunaan dan merugikan pekerja. Regulasi dan pengawasannya harus diperkuat agar tidak menjadi celah bagi eksploitasi tenaga kerja," tegasnya.

Charles menambahkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa fleksibilitas usaha tidak mengorbankan hak-hak pekerja. Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan reformasi ketenagakerjaan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan niatnya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghapusan outsourcing. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi para pekerja yang menginginkan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik.

"Saya akan meminta DKN mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo saat menghadiri acara May Day Fiesta 2025 di Monas, Jakarta Pusat.

Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa kepentingan investor harus tetap dijaga agar mereka tetap tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. Ia mengajak para pekerja untuk bersikap realistis dan memahami bahwa keseimbangan antara kepentingan pekerja dan investor sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi negara.