Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tengah menghadapi tantangan berat akibat bencana banjir dan longsor yang melanda. Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana terus berupaya mendata dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Data terbaru menunjukkan bahwa hampir 12.000 kepala keluarga (KK) mengalami dampak langsung dari bencana ini.

Bupati Jayawijaya, Athenius Murip, menjelaskan bahwa bencana ini meluas ke berbagai wilayah di kabupaten tersebut. "Terdapat 28 distrik dan 165 kampung yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Jayawijaya," ungkapnya. Kondisi ini menunjukkan skala besar dari bencana yang dihadapi, dengan dampak yang merata di seluruh wilayah kabupaten. Satu distrik masih dalam proses pendataan, sehingga jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor sejak 26 April 2025. Langkah ini diambil sebagai respon cepat terhadap situasi yang semakin memburuk. Berbagai bentuk bantuan terus mengalir untuk meringankan beban ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan mengalami kesulitan lainnya.

Sebelumnya, telah diberitakan bahwa Pemda Kabupaten Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan telah menyalurkan bantuan berupa 2 ton beras. Bantuan ini diprioritaskan untuk mendukung operasional dapur umum yang didirikan untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama menjadi penyebab utama banjir berkepanjangan di Jayawijaya.

"Kami tidak tinggal diam, kami telah mengambil langkah darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor," tegasnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menangani dampak bencana ini. Kerjasama yang solid diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan yang optimal.

Pemerintah berupaya melakukan penanganan darurat secara sistematis dan cepat. Prioritas utama adalah memastikan ketersediaan tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur yang rusak juga menjadi fokus perhatian agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih kembali.