Status Multi Lane Free Flow (MLFF) sebagai Proyek Strategis Nasional Dicabut: Kementerian PU Jelaskan Alasan dan Langkah Selanjutnya

Sistem pembayaran tol tanpa henti, Multi Lane Free Flow (MLFF), telah resmi dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengingat proyek tersebut sebelumnya masuk dalam PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, memberikan penjelasan terkait hal ini dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (7 Maret 2025).

Dody Hanggodo menyatakan ketidakpastiannya mengenai alasan pasti pencabutan status PSN MLFF. Namun, ia menduga bahwa penghentian sementara proyek tersebut menjadi faktor utama. "Kemungkinan proyek diusulkan, tetapi tidak dieksekusi karena sempat mengalami kemacetan," ujarnya. Ia menekankan fokus penjelasannya pada MLFF, bukan proyek lainnya. Pencabutan status PSN ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang menetapkan 77 proyek sebagai PSN.

Perubahan ini juga berdampak signifikan pada jumlah proyek Kementerian PUPR dalam daftar PSN. Jumlah proyek jalan tol, yang sebelumnya mencapai 33 proyek di era pemerintahan sebelumnya, kini menyusut drastis menjadi hanya tiga proyek prioritas. Kendati demikian, Menteri Dody Hanggodo menyatakan peluang masih terbuka bagi proyek-proyek Kementerian PUPR lainnya untuk masuk dalam daftar PSN. Proses pembahasan lebih lanjut tengah dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kita masih dalam proses pembahasan detail. Proyek-proyek yang di masa mendatang akan memberikan manfaat akan diusulkan kembali sebagai PSN," jelas Dody. Terkait MLFF, Kementerian PUPR memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memperbaiki tata kelola sebelum kembali dipertimbangkan sebagai PSN. "Kita perlu mengkaji secara menyeluruh, memahami masalahnya, membenahi tata kelolanya, baru kemudian kita bisa menginformasikan kepada Bapak Presiden (Prabowo) mengenai pentingnya proyek ini, manfaatnya, dan melanjutkan proses untuk menjadikannya PSN kembali," tambahnya.

Sebelumnya, pada tahun 2024, pemerintah menetapkan 16 PSN baru, termasuk MLFF, yang direncanakan akan berlanjut di pemerintahan selanjutnya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, pada Rakernas Percepatan PSN di Jakarta Pusat (14 Mei 2024), mengungkapkan bahwa MLFF dan integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney merupakan dua program tambahan dalam daftar PSN tersebut. Penetapan MLFF sebagai PSN sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

Secara keseluruhan, keputusan pencabutan status PSN MLFF menandakan adanya perubahan prioritas dalam pembangunan infrastruktur di pemerintahan saat ini. Kementerian PUPR akan fokus pada evaluasi dan perbaikan sebelum kembali mengajukan MLFF sebagai PSN. Proses ini mencerminkan adanya evaluasi dan penyesuaian program pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur nasional.