Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Banyumas dan Cilacap. Dalam pernyataannya, Novita mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait, terutama dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PKP, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Menteri PKP tetap memprioritaskan program-program yang diusung Komisi V, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saya melihat ada terobosan luar biasa dalam pelaksanaannya," ujar Novita, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Legislator yang mewakili daerah pemilihan Banyumas-Cilacap ini menyoroti kondisi sosial-ekonomi di wilayahnya. Menurutnya, Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang perlu mendapatkan perhatian serius.

"Cilacap menduduki peringkat keempat sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Sebagai kabupaten terluas dengan populasi terbesar kedua setelah Brebes, Cilacap membutuhkan dukungan yang signifikan. Banyumas juga menghadapi tantangan serupa, meskipun tidak termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem," jelas Novita, menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Novita menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program-program yang berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk melalui pemanfaatan dana dari APBN dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk Kementerian PKP agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang ditetapkan.

"Saya berharap ke depan ada peningkatan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari sektor swasta dan pihak ketiga, sehingga program Menteri PKP dapat berjalan lebih maksimal dan mencapai target yang diharapkan," kata Novita, menegaskan pentingnya dukungan finansial dari berbagai sumber.

Selain itu, Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) tetap menjadi prioritas. Ia menilai program ini sangat diminati oleh masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Mohon program Rusunawa dapat dilanjutkan karena masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Untuk program multiyears, saya berharap dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak terbengkalai," tegas Novita, menyoroti pentingnya keberlanjutan program dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Novita juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menyatakan kesepakatannya dengan Komisi V DPR untuk memprioritaskan peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025.

"Program yang paling signifikan adalah BSPS. Kami telah melihat sendiri hasilnya dan mendengarkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI, DPD RI, dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat.

Program Prioritas yang Disampaikan oleh Novita Wijayanti:

• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
• Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)