Regulasi Penggunaan Dashcam: Antara Manfaat dan Risiko Hukum

Di era digital, penggunaan dashcam di kendaraan pribadi semakin marak di Indonesia. Kemampuannya merekam kejadian di jalan raya menjadikan dashcam sebagai alat bukti yang efektif dalam berbagai situasi, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga tindakan kriminal. Namun, popularitas dashcam ini juga menimbulkan pertanyaan krusial mengenai aspek legalitas penggunaan dan penyebaran rekamannya. Penjelasan detail mengenai regulasi penggunaan dashcam sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan penggunaan teknologi ini tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Penggunaan dashcam, meskipun menawarkan banyak manfaat, tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi yang sangat relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Putu Fungky dari Korlantas Polri, penyebaran rekaman dashcam tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU PDP, karena berpotensi mengungkap data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Sanksi yang tercantum dalam UU PDP cukup berat, yaitu denda hingga Rp 4-6 miliar. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang privasi dan batasan hukum dalam penggunaan teknologi perekam video di kendaraan.

Selain UU PDP, aspek teknis pemasangan dashcam juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Peraturan ini mengatur agar pemasangan dashcam tidak mengganggu pandangan pengemudi dan tidak membahayakan keselamatan berkendara. Pemasangan yang salah dapat menyebabkan kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemasangan dashcam harus memperhatikan aspek keselamatan dan tidak menghambat fungsi utama kendaraan sebagai alat transportasi.

Meskipun secara eksplisit tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan dashcam, penggunaannya tetap harus bertanggung jawab dan bijaksana. Rekaman dashcam idealnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau sebagai bukti hukum dalam peristiwa yang membutuhkannya. Penyebaran rekaman secara sembarangan, baik di media sosial maupun platform lain, harus dihindari karena dapat melanggar privasi orang lain dan berujung pada sanksi hukum yang berat. Kehati-hatian dan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi yang ada sangat penting dalam memanfaatkan teknologi ini.

Manfaat dashcam dalam situasi tertentu tidak bisa diabaikan. Dalam kasus kecelakaan, misalnya, rekaman dashcam dapat menjadi bukti yang objektif untuk menentukan penyebab kecelakaan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Begitu pula dalam kasus kejahatan, rekaman dashcam dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan memperkuat proses penyelidikan. Resolusi gambar yang tinggi pada dashcam modern semakin meningkatkan kualitas dan keandalan rekaman sebagai bukti.

Kesimpulannya, penggunaan dashcam di Indonesia harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam akan regulasi terkait. Meskipun bermanfaat, pengguna harus selalu menaati UU PDP dan PP No. 55 Tahun 2012 untuk menghindari konsekuensi hukum. Penyebaran rekaman dashcam harus dilakukan secara bertanggung jawab, hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau hukum, dan selalu menghormati hak privasi orang lain. Dengan demikian, teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pastikan pemasangan dashcam tidak mengganggu pandangan pengemudi dan keselamatan berkendara.
• Hindari penyebaran rekaman dashcam tanpa izin, karena dapat melanggar UU PDP.
• Gunakan rekaman dashcam hanya untuk kepentingan pribadi atau sebagai bukti hukum.
• Pahami sanksi hukum yang berat terkait pelanggaran UU PDP.
• Manfaatkan teknologi dashcam secara bijak dan bertanggung jawab.