Era Baru Risiko Sistemik: Implikasi Kebijakan Ekonomi dan Geopolitik Donald Trump bagi Sektor Jasa Keuangan

Dunia ekonomi dan bisnis senantiasa diwarnai oleh dua jenis risiko utama: risiko spesifik perusahaan (unsystematic risk) dan risiko sistemik (systematic risk). Risiko sistemik, yang memengaruhi pasar secara keseluruhan, kini menghadapi tantangan baru seiring dengan dinamika ekonomi dan politik global yang semakin kompleks. Kebijakan ekonomi dan politik Donald Trump telah memicu gelombang ketidakpastian yang signifikan, memaksa sektor jasa keuangan untuk beradaptasi dengan lanskap risiko yang terus berubah.

Kebijakan-kebijakan Trump, seringkali sulit diprediksi dan berubah-ubah, telah meningkatkan risiko sistemik, terutama dalam bentuk perang teknologi, perang mata uang, dan perang dagang. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memicu transformasi struktural yang prematur dalam rantai pasok perdagangan dan mata uang, yang berdampak langsung pada risiko spesifik dan sistemik.

Dampak pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Transformasi risiko ini tercermin dalam peningkatan World Uncertainty Index dan Political Risk Index sejak awal 2025. Sektor jasa keuangan Indonesia tidak terkecuali dari dampak ini, menghadapi risiko global yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Beberapa risiko utama yang perlu diwaspadai meliputi:

• Fluktuasi harga komoditas: Kebijakan Trump dapat memicu perubahan harga komoditas global, yang mempengaruhi inflasi dan nilai tukar Rupiah.
• Ketidakpastian dan fragmentasi geopolitik: Ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi investasi dan aliran modal, mengganggu stabilitas sistem keuangan.
• Potensi resesi global: Jika perang dagang dan ketegangan geopolitik terus berlanjut, ekonomi dunia dapat terjerumus ke dalam resesi, mengurangi permintaan global dan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia.
• Perubahan fundamental ekonomi akibat AI: Penggunaan masif teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat mengubah fundamental ekonomi dan mempengaruhi sektor jasa keuangan.

Ancaman Trump terhadap penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak pasti. Penerapan asas resiprokal dan keterbukaan persaingan usaha dapat menjadi pedang bermata dua, memberikan peluang sekaligus menimbulkan ancaman.

Peran Krusial Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK, sebagai regulator dan pengawas industri keuangan, memegang peran penting dalam menghadapi tantangan ini. Transformasi risiko yang terjadi menuntut peningkatan dan penguatan peran OJK. Meskipun OJK telah berada di jalur yang benar dengan berbagai program dan kebijakan pengawasan, penyesuaian diperlukan untuk selaras dengan perubahan yang dipicu oleh kebijakan Trump.

Data OJK hingga Maret 2025 menunjukkan stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terkendali. Namun, OJK harus terus waspada terhadap potensi risiko eksternal yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Beberapa langkah yang perlu diambil OJK meliputi:

• Meningkatkan kewaspadaan: OJK harus terus memantau dinamika ekonomi politik global dan menganalisis dampaknya terhadap sistem keuangan Indonesia.
• Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif: OJK perlu menyusun berbagai skenario dan klausula pelarian untuk menghadapi berbagai kemungkinan guncangan.
• Berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pelaku ekonomi: Koordinasi dengan pelaku ekonomi lain diperlukan untuk memastikan langkah-langkah antisipatif berjalan efektif.
• Mengkomunikasikan risiko dan langkah-langkah antisipatif kepada publik: Komunikasi yang transparan dapat membantu masyarakat memahami situasi, menghindari kepanikan, dan bersiap menghadapi potensi risiko.

Dengan langkah-langkah yang tepat, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia di tengah gelombang ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Ketahanan sektor jasa keuangan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang kompleks di masa depan.