Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikenal dengan pendekatan uniknya dalam berkomunikasi dengan publik melalui media sosial. Keberhasilannya menekan anggaran iklan konvensional secara signifikan, berkat konten yang ia unggah, telah memicu perdebatan tentang peran media sosial dalam pemerintahan. Namun, di balik popularitas dan jangkauan yang luas, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana aktivitas media sosial ini berkontribusi pada perbaikan birokrasi secara nyata?

Kritik terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi, yang dinilai terlalu personal dan kurang melibatkan perangkat daerah, menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam pemerintahan. Pembagian tugas yang jelas dan pelibatan aktif wakil gubernur serta pejabat terkait dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah esensial untuk membangun iklim birokrasi yang kondusif. Lebih dari sekadar pencitraan, keberhasilan seorang kepala daerah diukur dari kemampuan menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Media sosial menawarkan peluang besar untuk transparansi, edukasi, dan akuntabilitas. Namun, reformasi birokrasi memerlukan lebih dari sekadar konten viral. Perbaikan prosedur, digitalisasi sistem, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah fondasi utama yang membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Konten media sosial seharusnya menjadi bagian dari strategi perubahan yang lebih besar, bukan sekadar alat untuk meningkatkan popularitas.

Evaluasi terhadap efektivitas strategi konten Dedi Mulyadi sebagai 'Gubernur Konten' juga memunculkan pertanyaan tentang batasan antara aktivitas pribadi dan jabatan publik. Idealnya, konten yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah seharusnya dipublikasikan melalui akun resmi pemerintah daerah. Transparansi terkait sumber daya yang digunakan untuk produksi konten juga penting untuk menjaga akuntabilitas publik.

Media memiliki peran krusial sebagai pengawas independen. Alih-alih terpaku pada potensi kehilangan pendapatan iklan, media seharusnya fokus pada pembuatan karya jurnalistik berkualitas yang mengungkap fakta dan mengawal kepentingan publik. Dengan begitu, media dapat berkontribusi secara konstruktif pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar pro-rakyat.

Format Pelayanan yang Ideal:

• Cepat
• Ramah
• Tanpa biaya tambahan
• Solusi terbaik untuk persoalan masyarakat

Contoh konten edukatif yang dapat disajikan:

• Prosedur pelayanan yang disederhanakan
• Keberhasilan sistem digitalisasi pelayanan publik
• Kisah sukses ASN yang berinovasi