Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu kriteria utama dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa seorang pahlawan nasional idealnya menjadi role model yang komprehensif bagi seluruh warga negara, termasuk dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Penegasan ini disampaikan Atnike sebagai respons terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Komnas HAM menekankan perlunya pertimbangan yang matang dan komprehensif sebelum seseorang dianugerahi gelar tersebut. Atnike menjelaskan bahwa penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada satu aspek keberhasilan saja, melainkan harus mencakup berbagai dimensi, termasuk rekam jejak dalam penghormatan HAM.

"Apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya," ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Komnas HAM menaruh perhatian khusus pada aspek HAM dalam proses seleksi pahlawan nasional.

Atnike juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap undang-undang yang mengatur tentang kepahlawanan. Ia mempertanyakan apakah kriteria kepahlawanan saat ini hanya berfokus pada aspek tertentu, seperti pembangunan, ataukah seharusnya mencakup penilaian yang lebih holistik.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sendiri mencuat setelah Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa mantan presiden tersebut berpeluang mendapatkan gelar tersebut pada tahun 2025. Usulan ini sebelumnya telah diajukan sebanyak dua kali, namun belum berhasil.

Menurut Mensos, keputusan final mengenai pemberian gelar pahlawan nasional akan diumumkan pada bulan November. Saat ini, tim dari Kementerian Sosial masih melakukan pengkajian mendalam untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Proses pengkajian ini melibatkan peninjauan terhadap berbagai aspek, termasuk kontribusi Soeharto terhadap negara dan bangsa, serta rekam jejaknya dalam isu-isu HAM. Komnas HAM berharap agar proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para ahli sejarah, hukum, dan HAM.

Berikut beberapa poin penting terkait wacana pemberian gelar pahlawan nasional:

• Kriteria Kepahlawanan: Penghormatan HAM menjadi salah satu pertimbangan utama.
• Proses Seleksi: Harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
• Evaluasi Undang-Undang: Perlu dilakukan untuk memastikan kriteria kepahlawanan relevan dengan nilai-nilai saat ini.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komnas HAM berharap agar proses seleksi pahlawan nasional dapat menghasilkan tokoh-tokoh yang benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa, tidak hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.