Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah menyelesaikan dokumen perencanaan teknis untuk tahap pertama, konstruksi 65 lokasi Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai pada pekan ketiga Mei 2025.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Sosial dan berbagai kementerian serta lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk mempercepat realisasi konstruksi di lokasi-lokasi yang telah diusulkan pada tahap awal. Model pembangunan yang akan diterapkan pada 65 lokasi ini adalah model 1, dengan fokus pada rehabilitasi atau renovasi bangunan yang sudah ada. Aset-aset tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.

Saat ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 telah diterbitkan. Proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi sedang dalam tahap persiapan. Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi warga miskin dan rentan, dengan sasaran utama kelompok masyarakat di Desil 1 atau kelompok dengan kondisi ekonomi terendah.

Selain 65 lokasi pada tahap awal, pemerintah juga berencana untuk membangun 200 lokasi tambahan. Saat ini, Kementerian PU sedang melakukan survei untuk menentukan lokasi-lokasi tersebut. Prioritas akan diberikan kepada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan lahan yang sudah siap untuk dibangun.

Untuk memastikan kelancaran dan percepatan pelaksanaan program ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat (Satgas Sekolah Rakyat). Pembentukan Satgas ini diatur dalam Keputusan Menteri PU Nomor 446/KPTS/M/2025 yang berlaku sejak 11 April 2025. Satgas ini bertugas untuk membantu Menteri PU dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan ini adalah kombinasi antara model umum, pendekatan inovatif, dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat marginal.