Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama KBB, dan Kodim 0609/Kota Cimahi, menginisiasi program pembinaan khusus bagi siswa yang terindikasi bermasalah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini akan dilaksanakan di lingkungan barak militer.

Inisiatif yang bertajuk "Sinergitas Pembangunan Pendidikan Istimewa" ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama, yang disaksikan oleh sekitar 10.000 guru pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Plaza Mekarsari, Jumat (2/5/2025). Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan bagi peserta didik yang terlibat dalam berbagai tindakan yang menyimpang.

"Peringatan 2 Mei ini secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengadakan MoU, dan kami pun tadi sudah melakukan itu," ujar Jeje seusai upacara peringatan Hardiknas di Bandung Barat.

Di barak militer, para siswa akan mendapatkan serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, membentuk karakter yang positif, serta memperdalam wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung Barat, Asep Dendih, menjelaskan bahwa program ini akan menyasar siswa-siswi yang dikategorikan "bermasalah", mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun, Asep menjelaskan secara detail bahwa untuk tingkat SMA, kewenangannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski kerjasama telah diresmikan, Asep menekankan bahwa pihaknya masih menyusun kriteria yang akan digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pembinaan ini. Kriteria ini akan diturunkan dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Artinya, tidak semua siswa yang melakukan pelanggaran langsung dimasukkan ke barak, akan ada beberapa klasifikasi yang mengatur hal ini.

• Keterlibatan dalam tawuran
• Kecanduan judi online
• Bergabung dengan geng motor.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi keterlibatan dalam tawuran, aktivitas judi online, dan keikutsertaan dalam kelompok geng motor. Kendati demikian, Asep menegaskan bahwa proses identifikasi akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap.

"Kenakalan remajanya dilihat dulu apakah masuk kriteria atau tidak, jadi tidak serta merta melakukan sesuatu langsung dimasukkan ke barak," imbuhnya.

Selain itu, Asep juga memastikan bahwa pengiriman siswa ke barak militer tidak akan dilakukan secara sepihak. Persetujuan dari orang tua atau wali murid menjadi syarat utama. Jika siswa masih memungkinkan untuk dibina oleh pihak sekolah dan keluarga, pendekatan preventif akan diutamakan.

"Saya sampaikan program ini di Bandung Barat dilakukan secara preventif, barangkali di kabupaten/kota lain pun sama, preventif dulu," pungkasnya.