Pemerintah Provinsi Banten secara resmi meluncurkan program Sekolah Gratis yang ambisius, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Inisiatif ini, yang merupakan program unggulan dari Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, ditujukan untuk siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) sederajat di sekolah swasta, dan akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran 2025-2026.

Gubernur Andra Soni menekankan bahwa program ini adalah realisasi janji pemerintah daerah kepada masyarakat Banten. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi seluruh warga Banten. Pemilihan tanggal peluncuran yang bertepatan dengan Hardiknas memiliki makna simbolis, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.

Program Sekolah Gratis ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung di sekolah-sekolah negeri. Dengan adanya program ini, orang tua tidak perlu lagi khawatir tentang biaya pendidikan di sekolah swasta, karena seluruhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

"Niat dan tujuan kami adalah untuk memberikan keadilan kepada warga Banten yang tidak memiliki kesempatan atau tidak diterima di sekolah negeri, agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis," ujar Andra Soni.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini bervariasi, tergantung pada wilayah tempat tinggal siswa. Untuk siswa di wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak, dialokasikan Rp 150.000 per bulan. Sementara itu, siswa di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) menerima Rp 250.000 per bulan. Dana ini akan disalurkan langsung kepada siswa melalui Bank Banten, yang kemudian akan diteruskan ke sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Lukman, menjelaskan bahwa terdapat 475 SMA swasta, 651 SMK swasta, dan 111 SKH swasta di seluruh Provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, 811 sekolah telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program Sekolah Gratis ini. Rinciannya adalah 235 SMA swasta, 520 SMK swasta, dan 56 SKH swasta.

Mengenai jumlah siswa yang akan menerima manfaat dari program ini, Lukman menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan dilaksanakan pada Juli 2025. Namun, berdasarkan estimasi awal, diperkirakan sekitar 85.995 siswa kelas 10 akan terdaftar dalam program ini. Jumlah riil siswa penerima manfaat akan dihitung setelah proses penerimaan siswa baru selesai.

Untuk mencegah potensi korupsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten akan melibatkan Inspektorat, Ombudsman, dan Kejaksaan dalam pengawasan pelaksanaan program Sekolah Gratis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran program ini, sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh sekolah akan diawasi secara ketat.