Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait program pendidikan militer bagi siswa yang bermasalah menuai tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Prof. Cecep Darmawan, seorang pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menyarankan agar kebijakan ini dikaji ulang secara mendalam.

Cecep Darmawan berpendapat bahwa menyerahkan penanganan siswa yang dianggap 'nakal' kepada institusi militer bukanlah solusi yang tepat dan komprehensif. Ia menekankan bahwa masalah kenakalan pada siswa sangat beragam dan kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda pula. "Anak nakal itu tidak bisa diseragamkan masalahnya, beda-beda, dan TNI bukan obat dari segala penyakit," ujarnya.

Menurutnya, penanganan masalah kenakalan siswa sebaiknya difokuskan pada lingkungan internal siswa, seperti sekolah dan keluarga. Pendekatan militeristik dinilai berpotensi mengabaikan akar permasalahan yang beragam yang dialami oleh setiap anak. Cecep mengkhawatirkan bahwa pendekatan yang terlalu keras dapat kontraproduktif dan tidak efektif dalam jangka panjang.

Meski demikian, Cecep Darmawan mengapresiasi inisiatif Dedi Mulyadi yang berupaya mencari solusi bagi siswa-siswa yang sulit dibina secara konvensional. Ia menyarankan agar Dedi Mulyadi mempertimbangkan pendekatan alternatif melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Program PPBN, menurut Cecep, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ia menjelaskan bahwa PPBN dapat diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh siswa, bukan hanya mereka yang bermasalah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, Cecep yakin perilaku siswa dapat berubah secara signifikan.

Cecep juga menekankan bahwa pelaksanaan PPBN tidak hanya melibatkan unsur militer, tetapi juga melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, guru BK, tokoh agama, dan organisasi siswa. Ia menyarankan agar program PPBN dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan roadmap dan desain yang jelas.

"Bukan untuk siswa nakal. Tetap seluruh siswa terprogram dibuat roadmap-nya, desainnya sampai kapan, dan anak itu diinapkan di mana seperti boarding school, di kamp militer, luar ruangan, gunung dan lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mencanangkan program pendidikan militer untuk siswa SMP dan SMA di Jawa Barat, yang dimulai di Purwakarta. Program ini ditujukan bagi siswa yang menunjukkan perilaku kriminal dan atas persetujuan orang tua. Dedi menekankan bahwa program ini bersifat sukarela dan tidak memaksa.