Pemasangan jalur pemandu disabilitas (guiding block) yang mengarah langsung ke sungai di Taman Danau Dampelas, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, menuai sorotan tajam. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan bahwa instalasi awal jalur tersebut bukan merupakan tanggung jawab mereka, melainkan kemungkinan besar dilakukan oleh pihak ketiga.

Akhdana, Koordinator Lapangan Bina Marga, menjelaskan bahwa peran dinasnya terbatas pada pemeliharaan. "Pemasangan awal bukan dari kami, kemungkinan dari pihak ketiga," ujarnya saat ditemui di lokasi pada Jumat (2/5/2025). Ia menambahkan bahwa proyek taman biasanya melibatkan koordinasi antara warga, pemerintah, dan pihak-pihak lain, sehingga sulit untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan awal guiding block tersebut.

Sebelumnya, video yang viral menunjukkan jalur guiding block berwarna kuning berakhir di tepi sungai tanpa pengaman, menimbulkan kekhawatiran serius akan keselamatan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Menindaklanjuti hal tersebut, enam petugas Bina Marga telah membongkar jalur berbahaya tersebut pada Jumat pagi. Pembongkaran dilakukan sesuai dengan instruksi dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, yang mengakui bahwa jalur tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan karena mengarah langsung ke saluran air.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait pemasangan guiding block yang bermasalah ini. Ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan awal jalur tersebut memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antar instansi pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas publik yang aman dan inklusif.

Berikut poin-poin penting terkait peristiwa ini:

• Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan bukan pihak yang memasang guiding block yang mengarah ke sungai.
• Pembongkaran jalur berbahaya telah dilakukan oleh petugas Bina Marga.
• Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta belum memberikan tanggapan.
• Kejadian ini memicu pertanyaan tentang koordinasi antar instansi dalam pembangunan fasilitas publik.