Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan tegas membantah proyeksi yang menyebutkan Indonesia akan mengalami krisis pasokan gas dari tahun 2025 hingga 2035. Penegasan ini disampaikan di tengah kekhawatiran yang muncul terkait potensi defisit gas di beberapa wilayah strategis.

Bahlil meyakinkan bahwa pasokan gas domestik saat ini berada dalam kondisi aman dan stabil. Ia mengklaim bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor gas dalam waktu dekat. Bahkan, ia memprediksi adanya peningkatan pasokan gas dalam beberapa tahun mendatang berkat temuan dan pengembangan sumber-sumber baru.

"Saya baru saja kembali dari Kalimantan dan melakukan pengecekan. Hasilnya, lifting gas kita akan mulai meningkat pada tahun 2026-2027," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025). Ia menambahkan, "Tahun 2025 ini, kita belum pernah melakukan impor gas."

Menurut Bahlil, peningkatan pasokan gas pada tahun 2026-2027 akan disumbangkan oleh produksi gas dari perusahaan-perusahaan migas multinasional, termasuk perusahaan energi asal Italia, Eni, dan perusahaan energi internasional dari Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy.

"Penambahan pasokan akan berasal dari ENI, Mubadala, dan beberapa sumur yang sudah ada," jelasnya.

Pernyataan Bahlil ini berbeda dengan proyeksi yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN), Arief S Handoko. Arief memprediksi adanya potensi kekurangan pasokan gas bumi di Sumatera Utara dan Jawa Barat pada periode 2025 hingga 2035. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi gas dari lapangan-lapangan yang ada, sementara penemuan cadangan gas baru masih terbatas.

Arief menjelaskan bahwa penurunan pasokan gas akan mulai terasa di wilayah Sumatera bagian Utara dan bagian tengah pada tahun 2028, mencapai 96 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

"Jika kita lihat dari 2025 sampai 2035, cenderung terjadi short gas di Sumatera bagian utara dan tengah. Penurunan ini akan dimulai sejak tahun 2028. Kekurangan pasokan bahkan bisa mencapai 96 juta MMSCFD pada periode 2028 hingga 2035," ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (28/4/2025).

Arief menambahkan bahwa kondisi kekurangan gas akan terus berlanjut hingga tahun 2035, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan tahun 2028. Kekurangan pasokan juga akan dirasakan di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa bagian Barat, dan Lampung.

"Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 menunjukkan tren penurunan. Hal ini cukup mengkhawatirkan, di mana sejak 2025, shortage gas balance kita akan semakin membesar hingga minus 513 MMSCFD pada tahun 2035," jelas Arief.

Berdasarkan materi paparan PGN, kekurangan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatera akan terjadi mulai tahun 2025-2035. Berikut adalah proyeksi kekurangan gas tahunan dalam MMSCFD:

• 2025: 177
• 2026: 239
• 2027: 369
• 2028: 390
• 2029: 259
• 2030: 349
• 2031: 465
• 2032: 516
• 2033: 524
• 2034: 534
• 2035: 513