Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof IGNG Ngoerah, Denpasar, Bali, menjadi salah satu rumah sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menghadapi tantangan serius terkait kasus perundungan terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Data terbaru menunjukkan bahwa RSUP Prof Ngoerah menduduki peringkat ketiga secara nasional dalam jumlah laporan perundungan, dengan total 42 kasus tercatat sejak tahun 2023 hingga awal tahun 2025. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran mendalam dan mendorong pihak rumah sakit untuk mengambil langkah-langkah komprehensif guna mengatasi masalah tersebut.

Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RS Ngoerah, Ken Wirianti, mengungkapkan bahwa program studi (prodi) bedah menjadi penyumbang kasus perundungan tertinggi di lingkungan rumah sakit. Selain bedah, prodi penyakit dalam juga mencatatkan angka yang signifikan. Menurut Wirianti, tingginya beban akademik, tekanan kerja yang intens akibat seringnya menangani pasien dalam kondisi darurat, serta masalah komunikasi yang kurang efektif antara peserta didik dan pengajar, maupun antara senior dan junior, menjadi faktor-faktor pemicu utama terjadinya perundungan.

"Proses pendidikan kedokteran, terutama di bidang bedah, memiliki tingkat stres yang tinggi karena seringkali berhadapan dengan kasus-kasus gawat darurat. Hal ini berbeda dengan bidang lain seperti kulit, yang kasusnya cenderung tidak bersifat darurat. Tekanan ini menjadi salah satu pemicu perundungan," jelas Wirianti.

Wirianti menambahkan bahwa bentuk perundungan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan verbal, dengan korban mayoritas adalah perempuan. Menanggapi temuan ini, RSUP Prof Ngoerah telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perundungan, termasuk memberikan sanksi skorsing dan pencabutan kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan di rumah sakit. Sementara itu, korban perundungan mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis untuk memulihkan kondisi mental mereka.

Guna mencegah terulangnya kasus serupa, RSUP Prof Ngoerah telah mengimplementasikan berbagai program pencegahan, antara lain:

• Sosialisasi mengenai pencegahan perundungan kepada seluruh tenaga pendidik dan peserta didik.
• Penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen untuk tidak melakukan perundungan.
• Pengaturan jam kerja peserta didik untuk mengurangi beban kerja berlebihan.
• Pembukaan kanal dan jaringan komunikasi khusus untuk pengaduan kasus perundungan.
• Pelaksanaan survei burnout dan skrining depresi terhadap peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan mental.
• Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan melalui program sapa residen.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan RSUP Prof Ngoerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik, serta memastikan bahwa praktik perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan rumah sakit.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, telah memaparkan data terbaru mengenai kasus perundungan di berbagai rumah sakit pendidikan di Indonesia, termasuk rumah sakit Kemenkes, RSUD, rumah sakit universitas, dan rumah sakit swasta. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian serta tindakan nyata dari semua pihak terkait.

Berikut adalah daftar rumah sakit Kemenkes dengan jumlah kasus perundungan tertinggi berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menkes:

• RSUP Kandou Manado (77 kasus)
• RSUP Hasan Sadikin (55 kasus)
• RSUP IGNG Ngoerah (42 kasus)
• RSUP Dr Sardjito (36 kasus)
• RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo (32 kasus)
• RSUP Moh. Hoesin Palembang (29 kasus)
• RSUP Dr Kariadi (28 kasus)
• RSUP H. Adam Malik (27 kasus)
• RSUP Dr. M. Djamil (22 kasus)
• RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo (15 kasus)