Pembentukan Satgas PHK Tuai Sorotan, DPR Tekankan Pentingnya Koordinasi dengan Kemenaker

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pemerintah menuai tanggapan dari berbagai pihak. Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI, menyampaikan peringatan terkait potensi tumpang tindih tugas antara Satgas PHK dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam pernyataannya, Irma menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Satgas PHK dan Kemenaker. Koordinasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembagian tugas dan fungsi, hingga rekrutmen anggota Satgas dan penyusunan program kerja. Irma mengingatkan agar Satgas PHK tidak mengambil alih tugas dan wewenang yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kemenaker.

"Satgas PHK bagus-bagus saja, tetapi yang harus dijelaskan nanti kerjanya apa, orang-orangnya dari mana? Dan output-nya apa? Jangan sampai Satgas ini digaji, tapi output-nya tidak sesuai dengan ekspektasi," tegas Irma. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kejelasan program kerja dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur bagi Satgas PHK. Dengan demikian, efektivitas dan akuntabilitas Satgas dapat dievaluasi secara objektif.

Irma juga menyoroti pentingnya sinergi antara Satgas PHK dan Kemenaker dalam menangani permasalahan PHK. Ia berharap Satgas dapat memberikan kontribusi positif dalam meminimalkan dampak negatif PHK terhadap pekerja dan perekonomian.

Pemerintah sendiri berencana melibatkan pengusaha dalam Satgas PHK. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa perwakilan pengusaha akan menjadi bagian dari tim Satgas. Selain itu, Satgas juga akan bertugas mengkoordinasikan upaya penciptaan lapangan kerja. Hal ini diharapkan dapat membantu pekerja yang terkena PHK untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

Yassierli menambahkan bahwa aturan terkait Satgas PHK sedang dalam tahap finalisasi. Ia menargetkan peluncuran Satgas dalam waktu dekat. Pemerintah berharap Satgas PHK dapat menjadi solusi efektif dalam menangani permasalahan PHK dan meminimalisir dampaknya terhadap pekerja dan perekonomian.

Pertanyaan Kritis Terkait Satgas PHK

Beberapa pertanyaan kritis muncul seiring dengan rencana pembentukan Satgas PHK ini, antara lain:

• Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satgas PHK dan Kemenaker akan diatur secara rinci untuk mencegah tumpang tindih tugas?
• Bagaimana Satgas PHK akan memastikan bahwa program kerjanya selaras dengan program-program Kemenaker yang sudah ada?
• Bagaimana Satgas PHK akan mengukur keberhasilannya dalam menangani permasalahan PHK?
• Bagaimana Satgas PHK akan memastikan bahwa keterlibatan pengusaha tidak menimbulkan konflik kepentingan?

Pemerintah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara transparan dan akuntabel agar Satgas PHK dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pekerja dan perekonomian.