Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mengefisienkan anggaran negara. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan dukungan finansial bagi perbaikan lebih dari 200.000 sekolah negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, alokasi anggaran yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah secara menyeluruh. Dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan secara daring, Jumat (2/5/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan sekolah saat ini mencapai sekitar Rp 16 triliun hingga Rp 17 triliun. Namun, dana tersebut hanya mampu menjangkau perbaikan sekitar 11.000 sekolah.

"Kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun perbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itu, saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus," tegasnya.

Menyadari jumlah sekolah yang harus diperbaiki mencapai angka yang signifikan, Prabowo menekankan pentingnya percepatan dan keberlanjutan program perbaikan. Ia terus mencari cara untuk memastikan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak dapat diselesaikan secepat mungkin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti potensi kebocoran anggaran negara dan mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. Ia menekankan bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh disalahgunakan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam belanja negara pada Maret 2025 dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari 2025. Realisasi belanja negara pada Maret 2025 mencapai Rp 272,2 triliun, melampaui total belanja pada Januari dan Februari 2025 yang sebesar Rp 348,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa peningkatan belanja pada Maret 2025 disebabkan oleh fokus kementerian dan lembaga (K/L) dalam menjalankan program-program mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kemenkeu telah menyelesaikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi belanja. Kemenkeu juga melakukan refocusing, relokasi, dan pembukaan blokir anggaran agar K/L dapat segera membelanjakan anggaran sesuai dengan program masing-masing.

Secara rinci, anggaran sebesar Rp 33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp 53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Pembukaan blokir ini berdampak langsung pada peningkatan realisasi belanja K/L, yang tercermin dalam angka realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp 24,4 triliun, Februari 2025 sebesar Rp 83,6 triliun, dan Maret 2025 yang meningkat menjadi Rp 196,1 triliun.