BANDUNG - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Atip Latipulhayat, menghindar dari pertanyaan awak media terkait gelombang kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Barat. Kasus keracunan ini diduga kuat berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan di berbagai daerah, termasuk Cianjur, Kota Bandung, dan Tasikmalaya.

Ketika ditemui di SDIT Persis, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Jumat (2 Mei 2025), Atip Latipulhayat mengarahkan wartawan untuk mencari informasi langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN). "Saya kira, isu ini lebih tepat ditanyakan kepada BGN. Kementerian kami hanya berperan sebagai penerima manfaat dari program MBG, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi siswa," ujarnya.

Saat didesak mengenai kemungkinan adanya intervensi atau kebijakan dari Kemen Dikdasmen untuk menanggapi serius kasus keracunan ini, Atip kembali menegaskan bahwa BGN adalah pihak yang lebih kompeten untuk memberikan komentar. "Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal ini menjadi wewenang BGN," tegasnya.

Selain isu keracunan MBG, Wamen Dikdasmen juga menolak untuk memberikan komentar terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kebijakan tersebut melibatkan memasukkan siswa-siswa yang bermasalah ke dalam barak militer sebagai bagian dari pembinaan. Ketika ditanya mengenai hal ini, Atip hanya menjawab singkat, "Saya sudah memberikan tanggapan sebelumnya. Itu sudah saya sampaikan."