Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Rencana ini menuai berbagai tanggapan, terutama dari kalangan ekonom dan pengusaha, mengingat implikasinya yang luas terhadap dunia ketenagakerjaan dan investasi.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menyambut baik rencana penghapusan outsourcing. Menurutnya, sistem ini telah lama menjadi praktik yang memungkinkan perusahaan memperoleh tenaga kerja dengan upah murah dan minim perlindungan sosial. "Dengan sistem outsourcing, perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja harian tanpa kewajiban memberikan jaminan sosial," ujarnya.

Penghapusan outsourcing diprediksi akan menghadapi tantangan dari pihak pengusaha yang selama ini menikmati keuntungan dari fleksibilitas biaya tenaga kerja. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Potensi Dampak Ekonomi

Penghapusan outsourcing diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap biaya operasional perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin akan merespons dengan melakukan efisiensi, yang berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan transisi yang mulus.

Presiden Prabowo menyadari kompleksitas permasalahan ini. Ia berencana meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penghapusan outsourcing. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

Keseimbangan antara Kesejahteraan Pekerja dan Investasi

Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim investasi. Ia meminta para buruh untuk bersikap realistis dan memahami bahwa investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja.

"Kita harus menjaga kepentingan para investor. Tanpa investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tegasnya.

Definisi Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan outsourcing sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Praktiknya, perusahaan dapat menyerahkan pekerjaan penunjang, seperti jasa keamanan, kebersihan, katering, atau call center, kepada pihak ketiga.

Rencana penghapusan outsourcing menjadi isu krusial yang membutuhkan kajian mendalam dan solusi komprehensif. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu duduk bersama untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pekerjaan yang Umum di-Outsourcing-kan:

• Jasa Keamanan
• Jasa Kebersihan
• Katering
• Operator Call Center