Wacana Gubernur Jawa Barat mengenai persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan akan adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi.

Menurut Gus Ipul, usulan tersebut perlu dikaji mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk agama, hak asasi manusia (HAM), dan efektivitasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan sosial, seperti pemberian bansos, idealnya tidak disertai dengan syarat-syarat yang memaksa, terutama yang menyentuh ranah hak asasi serta sensitivitas budaya dan agama.

Gus Ipul berpendapat bahwa vasektomi sebaiknya bersifat imbauan dan bukan paksaan. Ia menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan memiliki kriteria serta penggunaan yang telah ditentukan.

MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sebagaimana hasil Ijtima Ulama pada tahun 2012.

KH Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fikih terkait metode kontrasepsi medis operasi pria (MOP).

Berikut adalah lima syarat yang harus dipenuhi agar vasektomi diperbolehkan:

• Vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam.
• Vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.
• Ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula.
• Tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya.
• Vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama. Tujuannya adalah untuk mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah yang lebih adil. Dedi juga menyoroti tingginya biaya operasi caesar bagi keluarga prasejahtera.

Wacana ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan aspek keagamaan dan hak asasi manusia. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan ini.