Buntut Kritik di Medsos, Putra Kepala Desa di Klapanunggal Diduga Lakukan Kekerasan: Tanggapan Bupati Bogor
Bupati Bogor Angkat Bicara Terkait Dugaan Kekerasan yang Dilakukan Putra Kepala Desa
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan pemukulan yang melibatkan seorang warga oleh putra seorang kepala desa (kades) di wilayah Klapanunggal. Insiden ini mencuat setelah korban diduga memberikan kritik terhadap sang kepala desa melalui platform media sosial.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani perkara tersebut.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apabila proses hukum berjalan dengan baik, kami sangat menghargainya," ujar Rudy kepada awak media pada hari Sabtu (3/5/2025).
Lebih lanjut, Bupati Bogor tersebut mengingatkan bahwa sebagai tokoh masyarakat, seorang kepala desa beserta keluarganya seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan. Tindakan kekerasan, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan.
"Sebagai tokoh masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan yang positif," imbuhnya.
Penyelidikan Polisi Terus Berlanjut
Sementara itu, pihak kepolisian Resor Bogor terus melakukan penyelidikan mendalam terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepala desa tersebut. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil terlapor untuk dimintai keterangan.
"Terlapor sudah dipanggil oleh Polsek Klapanunggal untuk dimintai keterangan," jelas AKBP Rio pada hari Jumat (2/5).
AKBP Rio menambahkan bahwa status hukum terlapor akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Ia juga menyebutkan bahwa antara pelapor dan terlapor dikabarkan telah melakukan upaya mediasi di luar proses hukum.
"Penyelidikan masih berlangsung, dan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan perkembangan terkait status hukum terlapor. Kami juga mendapatkan informasi adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak," pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai batasan kritik di media sosial serta tanggung jawab moral seorang tokoh masyarakat.