markdown Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan di Jawa Barat, yaitu pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer. Kebijakan ini, yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menolak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai program yang telah berjalan sejak 2 Mei 2025 tersebut. Penolakan komentar ini terjadi usai kunjungan kerjanya ke SDN Leuwibatu 02 dan 03 di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Dengan nada enggan, Abdul Mu'ti hanya menjawab singkat, "No comment kalau itu ya," ketika dimintai pendapatnya tentang kebijakan tersebut.

Tak hanya kebijakan pengiriman siswa ke barak militer, Abdul Mu'ti juga enggan berkomentar mengenai kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang pembatasan penggunaan teknologi modern dalam kegiatan belajar mengajar. Kebijakan tersebut menekankan penggunaan kapur tulis sebagai alat utama dalam proses belajar di sekolah dasar dan menengah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada perangkat digital seperti smart board. "Hahaha, saya no comment lah soal itu," ujarnya sambil meninggalkan lokasi.

Program pendidikan karakter yang melibatkan unsur militer ini, pertama kali digagas oleh Gubernur Jawa Barat, dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025. Pelaksanaannya sendiri dipusatkan di wilayah Purwakarta dan Bandung, dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer bukanlah siswa biasa, melainkan remaja yang terlibat dalam tindakan indisipliner berat dan berpotensi melakukan tindak kriminal. Siswa-siswa ini akan mengikuti program pembinaan intensif di barak-barak militer yang telah ditunjuk, dengan durasi selama enam bulan. Pemilihan siswa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sekolah dan persetujuan dari orang tua siswa.

Prioritas utama diberikan kepada siswa yang dianggap sulit dibina di lingkungan sekolah, terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Program ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta tanah air.