Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan ancamannya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Tindakan ini semakin memperpanjang daftar perseteruan Trump dengan salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di dunia tersebut.

Trump menyampaikan ancaman tersebut melalui platform media sosialnya, Truth Social. Ia menyatakan bahwa pencabutan status bebas pajak adalah "yang pantas mereka dapatkan!" Pernyataan ini segera menuai reaksi keras dari pihak Harvard. Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam wawancaranya dengan The Wall Street Journal, menyebut ancaman Trump sebagai tindakan ilegal dan berpotensi merusak reputasi akademis universitas.

Dampak Potensial Pencabutan Status Bebas Pajak

Menurut Garber, pencabutan status bebas pajak dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi serius bagi Harvard:

• Berkurangnya Pendanaan untuk Mahasiswa: Hilangnya prioritas pendanaan dari pajak federal akan secara signifikan mengurangi bantuan keuangan yang tersedia bagi mahasiswa.
• Kendala dalam Riset dan Inovasi: Harvard akan mengalami kekurangan sumber daya keuangan untuk mendanai program penelitian penting, termasuk yang berkaitan dengan bidang medis. Hal ini berpotensi menghambat inovasi teknologi yang selama ini menjadi ciri khas universitas.

Garber juga menegaskan bahwa hukum di AS melarang presiden untuk mengintervensi IRS, sebuah institusi independen, dalam melakukan penyelidikan terhadap individu atau organisasi. Jika status bebas pajak Harvard dicabut, IRS harus memberikan pemberitahuan resmi dan memberikan kesempatan kepada universitas untuk mengajukan keberatan.

Senator Demokrat dari Massachusetts, Ed Markey, turut mengecam tindakan Trump. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan upaya untuk memaksa Harvard tunduk pada ideologinya dan melanggar konstitusi. Markey juga menyatakan bahwa gangguan yang disebabkan oleh ancaman Trump berdampak negatif pada penelitian yang memiliki potensi menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat. Ia menegaskan dukungannya kepada Harvard dalam melawan tindakan otoriter dan menuntut proses hukum yang adil.

Preseden dan Konteks Historis

Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi sangat jarang terjadi di AS. Salah satu contohnya adalah kasus Universitas Bob Jones pada tahun 1970, yang dituduh melakukan diskriminasi ras. Keputusan IRS untuk mencabut status bebas pajaknya kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Setelah menghadapi tekanan, Universitas Bob Jones akhirnya menghapus kebijakan diskriminasi ras pada tahun 2000, dan status bebas pajaknya dipulihkan pada tahun 2017.

Perseteruan Berkelanjutan

Harvard dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang paling vokal dalam menentang kebijakan pemerintahan Trump. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Trump membekukan pendanaan penelitian federal sebesar 2 miliar dollar AS untuk Harvard. Pemerintahan Trump juga mengumumkan bahwa mereka akan memblokir Harvard sebagai penerima hibah federal senilai 2,2 miliar dollar AS dan kontrak lainnya senilai 60 juta dollar AS.

Tindakan ini diambil setelah Harvard menolak tuntutan untuk menerima kebijakan baru terkait perilaku mahasiswa dan lingkungan akademik yang dianggap kritis terhadap pemerintahan Trump, termasuk kebijakan anti-semitisme di kampus. Pemerintahan Trump juga mengancam akan mencabut kemampuan universitas untuk menerima mahasiswa internasional jika tidak memenuhi sejumlah tuntutan, seperti menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi lingkungan kampus; melarang penggunaan masker saat protes di kampus; memberlakukan perubahan skema penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi; menyerahkan catatan disiplin mahasiswa asing; dan mengurangi kebebasan berpendapat di kampus.