Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang Washington dengan proposal pemangkasan anggaran federal yang signifikan, mencapai angka fantastis 163 miliar dolar AS atau setara dengan 2.673 triliun rupiah (dengan kurs Rp 16.400). Usulan ini memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan analis ekonomi, terutama karena implikasinya yang luas terhadap berbagai sektor vital.

Anggaran yang diajukan Trump mengusulkan pemotongan besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan, perumahan, dan penelitian medis. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengalihkan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap prioritas oleh pemerintahan Trump, terutama pertahanan dan keamanan perbatasan. Peningkatan anggaran untuk keamanan perbatasan diusulkan naik 65% dari besaran yang ditetapkan 2025. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Trump untuk memperketat pengawasan dan menindak imigrasi ilegal, sebuah isu yang menjadi fokus utama dalam kampanyenya.

Sementara pengeluaran non-pertahanan akan mengalami pemotongan drastis, mencapai level terendah sejak tahun 2017, program jaminan sosial dan kesehatan dikecualikan dari pemangkasan ini. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif kebijakan fiskal yang ketat. Namun, secara keseluruhan, usulan anggaran Trump mencerminkan pergeseran prioritas yang signifikan, dengan fokus yang lebih besar pada keamanan nasional dan pengurangan peran pemerintah dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan perumahan.

Kebijakan efisiensi Trump ini menuai kritik tajam dari Partai Demokrat, yang menilai bahwa pemotongan anggaran terlalu berlebihan dan dapat merugikan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa investasi di bidang-bidang seperti pendidikan dan penelitian medis sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Selain itu, para kritikus juga menyoroti dampak potensial dari pemotongan anggaran terhadap layanan publik dan program-program yang mendukung keluarga berpenghasilan rendah.

Di tengah perdebatan mengenai pemangkasan anggaran, pemerintah AS juga dihadapkan pada masalah utang nasional yang terus meningkat, mencapai 36 triliun dolar AS. Sejumlah pengamat fiskal dan pakar anggaran khawatir bahwa usulan Trump untuk memperpanjang kebijakan pemotongan pajak seperti yang diterapkan pada tahun 2017 akan semakin memperburuk masalah utang. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mencari cara untuk menyeimbangkan anggaran dan mengurangi defisit, bukan malah memperburuknya.

Reaksi dari Partai Republik terhadap usulan anggaran Trump pun bervariasi. Senator Susan Collins, seorang pejabat tinggi yang berpengaruh dalam komite anggaran Senat, menyatakan keberatannya terhadap beberapa aspek dari usulan tersebut. Ia menyoroti rendahnya anggaran pertahanan dan pemotongan program-program yang membantu warga berpenghasilan rendah menghangatkan rumah mereka. Collins menekankan bahwa Kongres memiliki kekuasaan atas anggaran dan akan mempertimbangkan usulan Trump dengan cermat.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan dalam usulan anggaran Trump:

• Pemotongan anggaran federal sebesar 163 miliar dolar AS.
• Peningkatan anggaran untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.
• Pemotongan pengeluaran non-pertahanan hingga level terendah sejak 2017.
• Pengecualian program jaminan sosial dan kesehatan dari pemangkasan.

Usulan anggaran Trump diperkirakan akan menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sengit di Kongres. Pada akhirnya, Kongreslah yang akan memutuskan bagaimana anggaran federal akan dialokasikan untuk tahun fiskal mendatang. Hasil dari perdebatan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat Amerika Serikat.