Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, mengidentifikasi delapan tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya memajukan sektor koperasi di tingkat desa.

• Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Kolektif yang Rendah: Menkop UKM menekankan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah serta kurangnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya koperasi menjadi hambatan utama. Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memerlukan dukungan aktif dari seluruh anggota masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal.

• Citra Negatif Koperasi di Mata Publik: Persepsi negatif yang masih melekat pada koperasi akibat kasus-kasus koperasi bermasalah dan praktik pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan koperasi, turut menghambat perkembangan koperasi. Citra buruk ini perlu diperbaiki melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

• Adaptasi Teknologi yang Lambat: Kurangnya kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi tantangan signifikan. Di era digital ini, koperasi perlu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota.

• Skala Ekonomi dan Potensi Desa yang Bervariasi: Perbedaan skala ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh setiap desa menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi. Model bisnis koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

• Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai: Kualitas SDM di setiap desa yang berbeda-beda menjadi kendala dalam pengelolaan koperasi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja koperasi.

• Dominasi Elite dalam Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi (Elite Capture): Praktik elite capture, di mana pembentukan dan pengelolaan koperasi didominasi oleh sekelompok elite, dapat menghambat partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan koperasi.

• Potensi Penipuan (Fraud) dalam Pengelolaan: Kurangnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi membuka peluang terjadinya penipuan (fraud). Penerapan sistem pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik menjadi krusial untuk mencegah praktik penipuan dan memastikan pengelolaan koperasi yang jujur dan bertanggung jawab.

• Keberlanjutan Lembaga dan Usaha Koperasi: Menjaga keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi menjadi tantangan tersendiri. Koperasi perlu memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi persaingan pasar, mengelola risiko, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Budi Arie optimistis bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan target pembentukan 80.000 koperasi, diperkirakan akan tercipta 1 hingga 2 juta lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan peran strategis koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Menkop UKM menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan visi koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.