Polemik pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbuntut panjang. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, TB Hasanuddin, secara terbuka menyoroti kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Sorotan ini muncul terkait dengan dibatalkannya Surat Keputusan (SK) mutasi terhadap Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Peristiwa bermula ketika Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/554/IV/2025 pada 29 April 2025 yang berisi tentang mutasi sejumlah perwira tinggi. Namun, selang sehari kemudian, tepatnya pada 30 April 2025, TNI justru membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.

TB Hasanuddin menilai bahwa rangkaian kejadian ini mencerminkan ketidaktegasan dan inkonsistensi dalam kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto. Menurutnya, hal ini dapat merusak marwah institusi TNI.

"Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," tegas TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa perubahan keputusan yang cepat dan tidak konsisten berpotensi mengganggu stabilitas internal TNI serta menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Ia mengingatkan bahwa TNI adalah alat negara, bukan alat politik, dan mutasi harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan strategis untuk kepentingan organisasi.

"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," imbuhnya.

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyinggung adanya spekulasi di masyarakat terkait dengan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, yang dikaitkan dengan peran ayahnya, Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri. Ia menegaskan bahwa mutasi TNI seharusnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.

"Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi," tandasnya.

Dengan dibatalkannya mutasi tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Sebelumnya, ia sempat direncanakan untuk dipindah tugaskan menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Isu ini mencuat di tengah ramainya perbincangan mengenai Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.