Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024: Menata Sistem dan Menjamin Keseragaman

Pemerintah memutuskan untuk menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan ini, yang diambil setelah melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025, menuai beragam reaksi, terutama dari para CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Penundaan ini bukan tanpa alasan; pemerintah menekankan perlunya penataan sistem pengangkatan ASN yang lebih terorganisir dan efisien.

Salah satu alasan utama penundaan adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi seluruh CPNS dan PPPK. Selama ini, praktik pengangkatan ASN di berbagai instansi pemerintah berlangsung tidak serentak, dengan perbedaan TMT yang signifikan antar-instansi. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakmerataan dan kompleksitas administrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertekad untuk mengatasi permasalahan ini dengan menetapkan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026. Untuk mencapai tujuan ini, BKN tengah menyiapkan peta jalan yang komprehensif sebagai panduan bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi.

Selain keseragaman TMT, penundaan juga dipicu oleh perlu adanya penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan ASN. Sejumlah instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN secara menyeluruh dan teliti. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang agar penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi masing-masing instansi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak terdampak efisiensi anggaran, dan bahwa anggaran bagi tenaga non-ASN yang terdata di basis data BKN selama proses pengadaan PPPK 2024 telah disiapkan oleh masing-masing instansi, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa keputusan penundaan telah mempertimbangkan berbagai aspek dan telah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Ia juga memberikan jaminan bahwa para CASN yang telah lulus seleksi tetap akan diangkat sesuai jadwal baru yang telah ditetapkan. Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, turut menegaskan hal tersebut, seraya meminta para CASN untuk bersabar dan tetap tenang. Mereka memahami kekhawatiran para CASN yang mungkin telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya, namun menekankan bahwa penundaan ini justru memberikan waktu bagi mereka untuk beradaptasi sebelum memulai karir di pemerintahan.

Secara keseluruhan, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kepegawaian negara. Dengan menerapkan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan manajemen ASN yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Berikut poin-poin penting terkait penundaan pengangkatan CASN 2024:

• Penyeragaman Tanggal Mulai Tugas (TMT) CPNS dan PPPK.
• Penetapan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026.
• Penetapan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 oleh BKN.
• Penyelesaian proses pengadaan CASN dan penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan ASN.
• Jaminan anggaran belanja pegawai dan anggaran untuk tenaga non-ASN.
• Kesepakatan penundaan antara Pemerintah dan DPR RI.
• Jaminan pengangkatan bagi CASN yang telah lulus seleksi.