Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa tidak ada persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos). Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap usulan yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, terkait menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bansos.

Iskandar menjelaskan bahwa setiap program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah telah memiliki kriteria penerima yang jelas dan spesifik. Kriteria tersebut disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, seperti ibu hamil, anak-anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penambahan persyaratan baru seperti vasektomi dinilai tidak relevan dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Usulan mengenai persyaratan vasektomi ini sebelumnya juga telah menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap ide tersebut. Ia berpendapat bahwa vasektomi seharusnya tidak dijadikan syarat wajib untuk menerima bantuan sosial. Kebijakan sosial seperti bansos, menurutnya, harus dijalankan tanpa adanya unsur paksaan yang dapat melanggar hak asasi, sensitivitas budaya, dan agama.

Yusuf menekankan bahwa program keluarga berencana (KB) yang telah lama berjalan di Indonesia pun bersifat imbauan dan sukarela, tanpa adanya paksaan. Ia menilai usulan persyaratan vasektomi ini masih sebatas gagasan dan perlu dikaji lebih dalam sebelum diimplementasikan.

Gubernur Jawa Barat sebelumnya mengusulkan agar penerima bansos di wilayahnya mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama. Ia berargumen bahwa langkah ini dapat membantu mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sehingga distribusi bantuan pemerintah dapat menjadi lebih merata dan adil. Namun, usulan ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak yang menganggapnya sebagai bentuk pemaksaan dan pelanggaran hak asasi.

Perdebatan mengenai persyaratan vasektomi bagi penerima bansos ini menyoroti kompleksitas dalam merumuskan kebijakan sosial yang efektif dan berkeadilan. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menghormati hak asasi dan nilai-nilai budaya yang berlaku.