PBNU secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan yang diajukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan pandangan keagamaan yang dianut oleh sebagian besar ulama Nahdlatul Ulama. Fahrur Rozi menjelaskan bahwa vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dengan mayoritas mengharamkan tindakan tersebut jika bertujuan untuk menghentikan kelahiran secara total. Sementara itu, penggunaan alat kontrasepsi lainnya masih diperbolehkan.

Fahrur Rozi menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada program Keluarga Berencana (KB) yang sudah ada. Menurutnya, program KB dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera. Dengan demikian, distribusi bantuan pemerintah dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar program bansos diintegrasikan dengan program KB. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya menjamin kesehatan dan kelahiran anak, tetapi juga membantu keluarga prasejahtera untuk merencanakan keluarga yang lebih baik. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa dengan mengendalikan laju kelahiran, negara dapat memastikan bahwa bantuan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

Usulan Dedi Mulyadi ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa dengan mengintegrasikan program bansos dengan program KB, pemerintah dapat menciptakan siklus positif yang akan membantu keluarga prasejahtera untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, usulan ini menuai kontroversi dari berbagai pihak, termasuk PBNU. Penolakan PBNU terhadap usulan ini menunjukkan bahwa isu vasektomi masih sangat sensitif dan perlu dibahas lebih lanjut sebelum dapat diterapkan sebagai kebijakan publik.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang berbagai aspek, termasuk aspek agama, budaya, dan etika, sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan vasektomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan layanan KB yang berkualitas.