Wamen PUPR Tekankan Pentingnya Sinergi Multisektoral dalam Mitigasi Risiko Gempa Bumi
Merespon potensi ancaman gempa bumi di Indonesia, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, menyoroti krusialnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri orasi ilmiah guru besar Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Lampung, yang menghadirkan Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu dan Prof. Ibnu Syabri, dua tokoh terkemuka di bidang kebencanaan dan tata ruang.
Kehadiran Wamen Diana, bersama dengan Plt Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menggarisbawahi urgensi penanganan isu kebencanaan secara komprehensif. Wamen Diana menekankan bahwa pengukuhan guru besar ini bukan hanya merupakan pencapaian individual, tetapi juga representasi kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi, dan pembangunan nasional, khususnya dalam konteks mitigasi bencana.
Dalam orasinya, Wamen Diana menuturkan, posisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menjadikan negara ini sangat rentan terhadap gempa bumi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah-langkah mitigasi yang efektif menjadi suatu keharusan. "Tidak seperti bencana lain, gempa bumi tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapan saja," ungkap Wamen Diana, mengutip pernyataan Prof. Harkunti mengenai pentingnya hidup berdampingan dengan risiko dan dampak gempa bumi.
Kerusakan akibat gempa bumi dapat bermacam-macam, mulai dari keruntuhan bangunan, pergeseran tanah, tanah longsor, hingga deformasi struktur tanah. Wamen Diana menyoroti bahwa dari semua risiko tersebut, kerusakan bangunan adalah aspek yang paling mungkin dikendalikan. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui penerapan desain bangunan tahan gempa yang sesuai dengan standar yang berlaku.
"Saya sangat sependapat dengan pernyataan Prof. Harkunti dan Prof. Ibnu Syabri bahwa tata guna lahan dan rencana tata ruang memiliki peran penting dalam mendorong penerapan standar bangunan tahan gempa yang dapat diwujudkan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan building code yang konsisten," imbuh Wamen Diana.
Lebih lanjut, Wamen Diana menjelaskan bahwa peningkatan ketahanan terhadap gempa bumi mencakup penerapan rekayasa struktural yang berbasis pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru. Selain itu, retrofitting diperlukan untuk bangunan-bangunan lama yang belum memenuhi standar ketahanan gempa yang berlaku saat ini.
Ia juga menekankan perlunya sistem manajemen bencana preventif yang didasarkan pada data, teknologi, dan regulasi terkini. Sistem ini, menurutnya, membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ITERA yang telah memanfaatkan momentum ini untuk membangun jembatan kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan," ujar Wamen Diana.
Rektor ITERA, Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, menambahkan bahwa orasi ilmiah ini merupakan wadah penting untuk pertukaran pengetahuan dan diskusi mengenai isu-isu pembangunan di masa depan. Kehadiran para ahli dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan kebencanaan di Indonesia.
Turut hadir mendampingi Wamen Diana dalam acara tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Susan Novelia, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Roy Panagom Pardede, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung Ahmad Irwan Kusuma.