Gagasan menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bagi penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik tajam dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menyampaikan keprihatinannya terkait wacana tersebut.

Menurut Gus Fahrur, sapaan akrabnya, memaksa masyarakat kurang mampu untuk menjalani vasektomi demi mendapatkan bansos adalah sebuah tindakan yang sangat menyedihkan. Ia mempertanyakan kembali urgensi dan kelayakan usulan tersebut dari sudut pandang nalar dan etika.

"Sangat menyedihkan melihat orang miskin harus dimandulkan," ujarnya, seraya menekankan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang sudah berjalan selama ini seharusnya sudah cukup efektif.

Gus Fahrur juga menyinggung adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum vasektomi dalam Islam. Mayoritas ulama mengharamkan vasektomi jika tujuannya adalah untuk mencegah kelahiran secara permanen. Sementara itu, penggunaan alat kontrasepsi lain diperbolehkan.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penguatan program KB yang sudah ada, daripada memaksakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.

Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi berpendapat bahwa langkah ini dapat mengendalikan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih merata.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan:

• Kritik PBNU: PBNU menilai usulan vasektomi sebagai syarat bansos adalah tindakan yang menyedihkan dan tidak manusiawi.
• Efektivitas KB: Program KB yang sudah berjalan selama ini dianggap sudah cukup efektif untuk mengendalikan angka kelahiran.
• Hukum Vasektomi: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum vasektomi.
• Tujuan Bansos: Bansos seharusnya diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk mengendalikan populasi.
• Alternatif: Pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan program KB yang sudah ada.

Kontroversi ini memicu perdebatan mengenai etika, moralitas, dan efektivitas kebijakan publik. Perlu adanya kajian mendalam dan pertimbangan matang sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.