Usulan kontroversial yang dilontarkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait dengan menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos) telah memicu gelombang kritik dan penolakan dari berbagai kalangan. Ide ini, yang pertama kali diungkapkan dalam sebuah rapat koordinasi di Pusdai Jawa Barat, menimbulkan perdebatan sengit mengenai etika, hak asasi manusia, dan implikasi agama.

Inti dari usulan tersebut adalah mengintegrasikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi pada pria, sebagai prasyarat bagi masyarakat pra-sejahtera untuk mengakses berbagai program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan yang dimaksud meliputi beasiswa pendidikan hingga bansos non-tunai. Mulyadi berpendapat bahwa kebijakan ini akan membantu mendistribusikan bansos secara lebih merata dan adil, dengan alasan bahwa selama ini bantuan cenderung terkonsentrasi pada keluarga miskin dengan jumlah anak yang besar. Ia menyoroti fenomena keluarga kurang mampu yang justru memilih operasi sesar saat melahirkan, yang menurutnya merupakan bentuk pengeluaran yang tidak efisien. Mulyadi juga menekankan bahwa KB pria dipilih karena metode kontrasepsi pada wanita dinilai lebih berisiko dan kurang konsisten.

Kontan saja usulan ini memicu reaksi keras. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang saat itu dijabat oleh Abdul Muhaimin Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Ia menekankan bahwa pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas mengenai penyaluran bansos, termasuk kriteria penerima yang meliputi ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Cak Imin menegaskan bahwa aturan dan kriteria terkait bansos tidak boleh diubah atau ditambah secara sepihak.

Menteri Sosial (Mensos), saat itu Saifullah Yusuf, turut menanggapi dengan menyatakan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dari sisi agama dan hak asasi manusia (HAM). Ia menekankan bahwa bansos diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan dan tidak dapat dikaitkan dengan syarat yang menyentuh wilayah hak tubuh seseorang. Mensos menambahkan bahwa program KB sendiri telah lama berjalan dan bersifat imbauan, tanpa adanya unsur paksaan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyampaikan kritik terhadap usulan tersebut. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, berpendapat bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos berpotensi melanggar hak privasi warga negara. Ia menekankan bahwa tindakan medis seperti vasektomi merupakan bagian dari hak asasi dan sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain. Atnike menambahkan bahwa pemaksaan tindakan medis seperti vasektomi, bahkan dalam konteks hukum pidana, tidak dibenarkan, apalagi jika dilakukan terhadap warga miskin demi menerima hak sosial mereka.

Penolakan juga datang dari kalangan organisasi keagamaan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketua Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, menyatakan bahwa pemaksaan vasektomi bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengharamkan metode vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen. MUI Jawa Barat juga menegaskan bahwa vasektomi bertentangan dengan syariat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak secara medis. Berikut point-point yang menjadi perhatian:

• Pelanggaran HAM: Memaksakan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan privasi.
• Aspek Agama: Mayoritas ulama mengharamkan vasektomi karena dianggap sebagai tindakan memandulkan secara permanen.
• Regulasi Bansos: Tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial.
• Etika: Mengaitkan bantuan sosial dengan tindakan medis yang bersifat pribadi dinilai tidak etis.

Kontroversi ini menyoroti kompleksitas isu kependudukan, kemiskinan, dan hak asasi manusia. Usulan yang tampaknya bertujuan untuk mengatasi masalah distribusi bansos yang tidak merata justru memicu perdebatan yang lebih mendalam mengenai batas-batas intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi warga negara.