Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp266 miliar untuk pembangunan jalan baru di kawasan Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Inisiatif ini merupakan respons terhadap kerusakan jalan yang kerap terjadi akibat aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.

Inisiatif ini mengemuka saat kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri PUPR beserta jajaran pemerintah daerah setempat untuk meninjau langsung kondisi jalan dan merumuskan solusi permanen. Diharapkan, pembangunan jalan baru ini dapat meminimalisir dampak kerusakan akibat aktivitas tambang dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Andre Rosiade menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembebasan lahan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat proses pembebasan lahan dalam waktu empat bulan ke depan. Dengan demikian, pembangunan jalan baru dapat dimulai pada akhir tahun ini.

"Kita sudah sepakat membikin jalan baru. Pak Gubernur dan Pak Bupati kita minta untuk menuntaskan pembebasan lahannya dalam empat bulan ini. Akhir tahun insya Allah kita sudah bisa bangun jalan baru dengan anggaran Rp266 miliar dari pusat," kata Andre Rosiade.

Selain pembangunan jalan baru, pemerintah juga akan melakukan perbaikan pada jalan lama, termasuk jembatan dan badan jalan. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus transportasi selama proses pembangunan jalan baru berlangsung.

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menambahkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak membangun bangunan baru di sekitar areal jalan yang akan diperbaiki. Ia meminta pihak kecamatan dan nagari untuk mengawasi dan mencegah pembangunan ilegal di lokasi tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas dalam kunjungan kerja tersebut:

• Pembangunan Jalan Baru: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp266 miliar untuk pembangunan jalan baru di Air Dingin, Solok.
• Percepatan Pembebasan Lahan: Pemerintah daerah diminta mempercepat proses pembebasan lahan dalam empat bulan.
• Perbaikan Jalan Lama: Jalan lama akan diperbaiki, termasuk jembatan dan badan jalan.
• Pengawasan Pembangunan Ilegal: Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk tidak membangun bangunan baru di sekitar areal jalan.
• Penertiban Tambang: Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi aktivitas tambang di sekitar lokasi agar kerusakan jalan tidak meluas.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan jalan baru ini. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan kebutuhan lahan untuk pembangunan trase baru tersebut.

"Siap pak Andre, siap pak Menteri. Lahan sudah kita siapkan dengan pak camat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita berharap ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Kita siapkan jalan baru sambil jalan, nanti akan kita swakelola kan," tutur Jon Firman Pandu.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani menjelaskan bahwa aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan parah pada jalan sepanjang 18 kilometer, dengan 21 titik longsor. Ia berharap penanganan kerusakan Jalan Air Dingin dapat segera dituntaskan.

Keberadaan jalan Air Dingin ini sangat vital karena menghubungkan berbagai daerah di Sumatra Barat dan Provinsi Jambi. Jalan ini menjadi akses penting bagi masyarakat Sungai Penuh, Jambi, untuk berobat ke RSUP M Djamil Padang. Oleh karena itu, perbaikan dan pembangunan jalan ini menjadi prioritas utama.

Dengan adanya komitmen dari semua pihak, diharapkan pembangunan jalan baru di Air Dingin dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatra Barat dan sekitarnya.