Pemerintah terus menggencarkan upaya penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara masif kepada koperasi-koperasi yang berada di wilayah strategis. Langkah ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

"Komitmen pendanaan telah diperkuat. Himbara siap menyalurkan KUR dalam skala besar kepada koperasi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi strategis," ujar Zulkifli Hasan. Koperasi-koperasi ini nantinya akan berperan penting dalam mendistribusikan hasil produksi pertanian dan komoditas lainnya, serta menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat desa.

Selain dukungan pendanaan, pemerintah juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang ada di desa, seperti gudang Bulog dan kantor Pos Indonesia, sebagai pusat distribusi dan operasional bagi koperasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan efisiensi operasional koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peran koperasi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian desa. Dengan adanya koperasi yang kuat dan mandiri, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat menjadi lebih produktif dan berdaya saing.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi ekonomi desa yang sangat besar. Tercatat ada 51.505 koperasi, yang terdiri dari 5.297 KUD dan 46.208 koperasi non-KUD, serta 62.464 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 75.265 desa di seluruh Indonesia. Potensi ini menjadi modal dasar yang kuat untuk mencapai target pembentukan 80.000 koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Dengan koperasi yang kuat di tingkat desa, kita sedang menanam benih kedaulatan pangan nasional," tegas Zulkifli Hasan.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Monitoring secara intensif akan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diberikan modal awal sebesar Rp 4-5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya pembentukan koperasi dan modal usaha awal. Pinjaman tersebut akan disalurkan oleh Himbara setelah koperasi resmi terbentuk dan memiliki badan hukum yang sah, serta telah melalui proses verifikasi dan persetujuan yang ketat.

Pemerintah saat ini tengah fokus pada pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, sekitar 5.200 Koperasi Merah Putih telah terbentuk, dari target yang ditetapkan sebanyak 80.000 koperasi. Pembentukan koperasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.