Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, menekankan komitmen penuh pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Penegasan ini disampaikan saat meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan sarana prasarana pendukung, sebelum dimulainya proses pembangunan. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif strategis yang digagas untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi yang sebelumnya merupakan aset UPT Balai Latihan Kerja (BLK). Pembangunan akan difokuskan pada rehabilitasi bangunan eksisting yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dengan anggaran mencapai Rp 7,8 miliar. Proyek ini mencakup perbaikan dan peningkatan kualitas berbagai fasilitas, termasuk:

• 19 ruang asrama
• 7 rumah dinas
• 4 ruang kelas
• Perpustakaan
• Ruang UKS
• Mushola
• Ruang guru
• Ruang tata usaha
• Ruang kepala sekolah

Menteri PU mengajak seluruh pihak, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, hingga pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok atas dukungan nyata yang telah diberikan. Pembangunan ini diharapkan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.

Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap awal pengembangan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat. Selain Solok, dua lokasi lain yang juga akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan yang sama, yaitu 20.480 meter persegi, dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 meter persegi. Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, yang meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.

Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif program Sekolah Rakyat. Menurutnya program ini bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri, serta pemerataan pendidikan, terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas pendidikan.