Isu netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan sorotan terhadap aktivitas sejumlah purnawirawan. Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, menekankan pentingnya menjaga institusi TNI agar tetap profesional dan tidak terseret dalam pusaran politik praktis. Imbauan ini muncul di tengah ramainya perbincangan publik mengenai mutasi jabatan di tubuh TNI yang dianggap sarat akan kepentingan politik.

"Purnawirawan diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI," ujar Dwi, menanggapi spekulasi yang berkembang terkait pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dan Laksda TNI Hersan. Pembatalan ini memicu asumsi di kalangan masyarakat, mengingat latar belakang keduanya yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh politik nasional. Kunto merupakan putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, sementara Hersan pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.

Meski Kapuspen TNI telah memberikan klarifikasi bahwa pembatalan mutasi tersebut tidak terkait dengan isu politik, Dwi mengakui bahwa persepsi publik sulit untuk dihindari. Ia memahami bahwa spekulasi yang muncul di masyarakat adalah hal yang wajar, mengingat posisi strategis yang pernah diemban oleh kedua perwira tersebut.

ISDS sendiri memilih untuk tidak terlibat dalam spekulasi yang berkembang. Fokus utama lembaga ini adalah mendorong terciptanya sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) TNI yang profesional dan terbebas dari pengaruh politik. Dwi menegaskan bahwa dinamika politik akan selalu ada, namun hal tersebut tidak boleh mengganggu profesionalitas TNI.

Menanggapi klaim dukungan yang seringkali terjadi di antara para purnawirawan TNI, Dwi menganggap hal tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar, selama dilakukan oleh individu yang sudah berstatus sipil. Ia mencontohkan dukungan Wiranto kepada Jokowi sejak tahun 2014, yang menurutnya sah-sah saja karena Wiranto telah menjadi warga sipil.

Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tetap menjaga marwah TNI dan tidak menyeret institusi militer ke dalam kepentingan politik kelompok manapun. Ia menegaskan bahwa pembinaan karier TNI harus tetap imun dari kepentingan politik kelompok, karena politik TNI adalah politik negara.

Isu ini semakin menghangat dengan adanya perbedaan dukungan di kalangan purnawirawan TNI terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian purnawirawan bahkan meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan, sementara kelompok lainnya justru memberikan dukungan penuh kepada Prabowo dan Gibran. Perbedaan sikap ini semakin mewarnai dinamika politik dan militer pasca-pembatalan mutasi perwira tinggi di tubuh TNI.

Berikut poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pentingnya menjaga netralitas TNI dari kepentingan politik praktis.
• Purnawirawan diharapkan tidak menyeret TNI ke dalam pusaran politik.
• Fokus pada sistem manajemen SDM TNI yang profesional dan bebas dari pengaruh politik.
• Perbedaan dukungan di kalangan purnawirawan TNI terhadap pemerintahan saat ini.