Dinamika Dukungan Purnawirawan TNI: Wiranto Berseberangan dengan Try Sutrisno dalam Menyikapi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Perbedaan pandangan di kalangan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan dukungan yang beragam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Wiranto, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Gibran. Sikap ini dinilai wajar oleh Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, mengingat Wiranto telah menjadi pendukung setia Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran, sejak kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
"Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil," ujar Dwi Sasongko. Pernyataan ini menyoroti transisi Wiranto dari status militer aktif menjadi warga sipil, yang memungkinkannya untuk terlibat dalam aktivitas politik tanpa terikat pada batasan yang berlaku bagi personel militer aktif.
Namun, dukungan Wiranto terhadap Gibran berseberangan dengan sikap sejumlah purnawirawan TNI lainnya. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, misalnya, sebelumnya tergabung dalam kelompok purnawirawan yang menyerukan pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika kompleks di kalangan purnawirawan TNI dalam menyikapi perkembangan politik nasional.
Dwi Sasongko enggan mengomentari lebih jauh mengenai preferensi politik Try Sutrisno. Ia menekankan bahwa perbedaan dukungan politik di antara para purnawirawan merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika politik yang lebih luas. Menurutnya, perbedaan sikap dan klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
"Perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa," kata Dwi Sasongko.
Kendati demikian, Dwi Sasongko mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI. Ia menekankan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis. Ia juga menegaskan perlunya menjaga sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) TNI agar terhindar dari intervensi politik.
"Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara," tegasnya.
Ia juga menyerukan agar TNI aktif menjaga jarak dari dunia politik. Hal ini penting agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
"Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI," pungkasnya.
Perpecahan suara di kalangan purnawirawan TNI dalam menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan militer pasca Pemilihan Presiden 2024. Perbedaan dukungan ini menambah warna dalam lanskap politik nasional.