Normalisasi Ciliwung di Bidara Cina: Dukungan Warga dan Tantangan Kompensasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melaksanakan program normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda Jakarta. Program ini, yang mencakup pembebasan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Bidara Cina, telah mendapatkan tanggapan positif dari Lurah Bidara Cina, Suhartono. Dalam konfirmasi kepada Kompas.com pada Sabtu (8/3/2025), Suhartono menyatakan bahwa warga Bidara Cina secara keseluruhan mendukung program tersebut.

Suhartono menjelaskan bahwa dukungan warga dilandasi pemahaman bahwa normalisasi Ciliwung merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Ia menekankan tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap proyek ini. Menurutnya, manfaat normalisasi akan sangat terasa bagi warga Bidara Cina. "Wilayah akan menjadi lebih rapi, dan akses jalan yang selama ini terbatas, khususnya Jalan Tanjung Lengkong, akan ditingkatkan," ungkap Suhartono. Ia juga berharap normalisasi akan secara efektif mencegah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Meskipun demikian, Suhartono mengakui adanya tantangan yang perlu diatasi dalam proses normalisasi, terutama menyangkut kompensasi bagi warga yang terdampak pembebasan lahan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya belum memiliki skema kompensasi yang terstruktur, dan kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, dan melibatkan proses pengadaan tanah yang lazimnya melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengumumkan rencana pembebasan lahan di sekitar Ciliwung, dengan fokus pada tiga wilayah rawan banjir: Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk melakukan pembebasan lahan secara humanis dan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat prosesnya. Pembebasan lahan ini merupakan bagian penting dari upaya Pemprov DKI untuk mempercepat normalisasi sungai dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Proses normalisasi Ciliwung di Bidara Cina dan wilayah lainnya menghadirkan dinamika tersendiri. Dukungan warga terhadap proyek ini menjadi modal penting bagi keberhasilan program. Namun, tantangan utama yang masih harus diatasi adalah penyelesaian mekanisme kompensasi yang adil dan transparan bagi warga yang terdampak. Keberhasilan program normalisasi Ciliwung ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan antara manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan kepastian perlindungan bagi warga yang terdampak pembebasan lahan.

Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan dan kepastian kompensasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan dukungan masyarakat secara menyeluruh terhadap program ini. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembebasan lahan juga sangat krusial untuk menghindari konflik sosial.

Langkah-langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan:

• Penyusunan skema kompensasi yang adil dan transparan. Skema ini harus mempertimbangkan nilai aset yang hilang, relokasi, dan kebutuhan ekonomi warga terdampak.
• Sosialisasi yang intensif kepada warga. Sosialisasi yang menyeluruh dan mudah dipahami perlu dilakukan untuk memastikan semua warga mengerti hak dan kewajibannya.
• Koordinasi yang efektif antara Pemprov DKI, Kementerian ATR/BPN, dan warga. Kolaborasi yang baik akan memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar dan tanpa hambatan.
• Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan yang berkelanjutan akan menjamin program normalisasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.