Presiden AS Kembali Ulur Waktu, Nasib TikTok di Ujung Tanduk Hingga Pertengahan 2025
Presiden AS Kembali Ulur Waktu, Nasib TikTok di Ujung Tanduk Hingga Pertengahan 2025
Washington D.C. - Drama seputar nasib aplikasi video pendek TikTok di Amerika Serikat kembali berlanjut. Presiden Donald Trump kembali memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk melakukan divestasi aset TikTok di AS. Keputusan ini memberikan angin segar sementara bagi 170 juta pengguna TikTok di Negeri Paman Sam, namun ketidakpastian masih menyelimuti masa depan platform tersebut.
Melansir berbagai sumber, Trump menegaskan bahwa pemblokiran TikTok akan tetap menjadi opsi utama jika kesepakatan divestasi tidak tercapai hingga 19 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan NBC News, di mana ia menekankan keinginannya untuk melihat kesepakatan tersebut terwujud.
Presiden AS tersebut tak menampik peran TikTok dalam membantu kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada tahun 2024 lalu. Ia mengakui popularitas aplikasi tersebut, namun tetap bersikeras bahwa TikTok harus beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah AS. Hal ini mengindikasikan kekhawatiran terkait keamanan data pengguna dan potensi pengaruh asing.
Sebelumnya, Trump telah dua kali memberikan penangguhan terkait larangan operasional TikTok di AS. Larangan ini sendiri merupakan hasil keputusan Kongres yang berlaku sejak awal tahun 2025. Sebagai solusi, pemerintah AS mengusulkan pemisahan TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS, dengan mayoritas saham dan operasional dipegang oleh investor AS. Namun, kesepakatan ini terhambat setelah Beijing menolak menyetujui, menyusul pengumuman tarif tinggi yang diberlakukan oleh Trump terhadap produk-produk China.
Penundaan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk senator dari Partai Demokrat AS. Mereka berpendapat bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk memperpanjang batas waktu dan meragukan bahwa kesepakatan yang dipertimbangkan akan memenuhi persyaratan hukum. Kekhawatiran ini menyoroti kompleksitas hukum dan politik yang terlibat dalam polemik TikTok.
Menurut sumber yang dekat dengan investor ByteDance di AS, pembicaraan terkait kesepakatan potensial terus berlangsung menjelang batas waktu 19 Juni. Namun, penyelesaian sengketa tarif antara Gedung Putih dan Beijing menjadi prasyarat utama. Trump menyatakan bahwa Tiongkok sangat ingin mencapai kesepakatan terkait tarif karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian mereka. Ia menegaskan bahwa tarif tersebut dapat menjadi alat negosiasi, meskipun ia bersedia menurunkannya sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas.
“Pada suatu saat, saya akan menurunkannya karena kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa berbisnis dengan mereka. Dan mereka sangat ingin berbisnis,” ujarnya.
Perlu dicatat bahwa hasil Kongres menuntut TikTok untuk berhenti beroperasi di AS paling lambat 19 Januari, kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump kemudian menunda dan memberikan perpanjangan batas waktu hingga awal April, dan kembali menundanya hingga 19 Juni mendatang.
Berikut adalah poin-poin penting dalam kronologi polemik TikTok di AS:
- Awal 2025: Kongres AS memutuskan larangan operasional TikTok.
- Usulan pemisahan TikTok menjadi perusahaan AS dengan kepemilikan investor AS.
- Beijing menolak kesepakatan karena sengketa tarif dengan AS.
- Trump dua kali menunda larangan operasional TikTok.
- Batas waktu terbaru divestasi aset TikTok: 19 Juni 2025.
Nasib TikTok di AS masih belum jelas. Meskipun perpanjangan waktu memberikan harapan, keberhasilan kesepakatan divestasi bergantung pada penyelesaian sengketa tarif antara AS dan Tiongkok, serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum AS.