Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi defisit anggaran tahun berjalan 2025 diperkirakan mencapai angka Rp 273 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah pengetatan anggaran, termasuk pemangkasan tunjangan pegawai dan anggaran perjalanan dinas.

Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengungkapkan bahwa hingga April 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 2,370 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp 20,8 miliar dibandingkan dengan APBD sebelumnya yang mencapai Rp 2,391 triliun. Salah satu penyebab defisit ini adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 49 miliar.

"Defisit ini juga disumbang dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp 49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp 163 miliar, kini hanya mendapat Rp 114 miliar," kata Fery.

Menyikapi situasi ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan beberapa alternatif untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen di seluruh perangkat daerah. Dengan pemangkasan ini, setiap perangkat daerah diperkirakan hanya akan menerima alokasi anggaran perjalanan dinas sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Nominal ini masih akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas.

Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, TAPD juga mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemotongan TPP akan disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, dengan persentase pemotongan yang berbeda untuk setiap eselon. Eselon 2 akan mengalami pemotongan sebesar 40 persen, eselon 3 sebesar 35 persen, dan eselon 4 serta staf sebesar 30 persen. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efisiensi anggaran sekitar Rp 85 miliar.

Di tengah upaya efisiensi, Pemprov Babel tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah akan melakukan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan prioritas, seperti pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp 10 miliar, serta infrastruktur dan sanitasi, termasuk pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp 15 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diproyeksikan dapat menambah kas daerah sebesar Rp 62,2 miliar, serta memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan target pendapatan sebesar Rp 30-35 miliar.

Gubernur Hidayat Arsani memberikan kesempatan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan penghitungan kembali atas alternatif-alternatif yang diusulkan, yang kemudian akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus pemerintah daerah:

• Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
• Pemotongan TPP ASN berdasarkan tingkatan jabatan.
• Penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi.
• Optimalisasi BLUD dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi defisit anggaran dan tetap menjaga stabilitas keuangan daerah.